Mahkamah Konstitusi RI
Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak
Detail Proses dan Dokumen
| STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Pengajuan Permohonan | - |
| 7 | - | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
| 2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
| 4 | 04-01-2016 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-VI/2008 | - |
| 5 | - | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan | - |
| 6 | 05-02-2008 10:00 WIB |
Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan, Mendengarkan Ket. Pemerintah dan DPR RI (I) |
Jadwal Sidang |
| 7 | 19-02-2008 10:00 WIB |
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Mendengarkan Ket. Pemerintah dan DPR RI (II) | Jadwal Sidang |
| 04-06-2008 11:30 WIB |
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan | Jadwal Sidang | |
| 17-06-2008 10:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, serta Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) | Jadwal Sidang | |
| 15-07-2008 10:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, serta Ahli dari Pemohon dan Pemerintah | Jadwal Sidang | |
| 15-10-2008 10:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli dari Pemohon | Jadwal Sidang | |
| 06-01-2009 10:00 WIB |
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) | Jadwal Sidang | |
| 22-01-2009 14:00 WIB |
Acara Sidang : Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dan Pengesahan Alat Bukti (III) | Jadwal Sidang | |
| 8 | - | Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan | - |
| 9 | - | Rapat Permusyawaratan Hakim | - |
| 10 | 15-05-2008 10:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
File Putusan |
| 11 | - | Telah diterbitkan salinan Putusan | - |
Berkas
| tidak ada data | ||||
Detail Perkara
| No Perkara | : | 3/PUU-VI/2008 |
| Pokok Perkara | : | Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak |
| Pemohon | : | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. Dr. Anwar nasution |
| Kuasa Hukum | : | Bambang Widjojanto., SH, LL.M. dan Iskandar Sonhadji, S.H |
Risalah Sidang
| AUDIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-02-05 10:00:00 | Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan dengan Mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR-RI (I) | - | |
| 2 | 2008-02-19 10:00:00 | Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dilanjutkan dengan Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR-RI dan Pihak Terkait (KADIN) (II) | - | |
| 3 | 2008-02-27 09:00:00 | Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah, Saksi dari Pemerintah Serta Pihak Terkait (Kadin)(III) | - | |
| 4 | 2008-05-15 10:00:00 | Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) | - | |
Pengujian Undang Undang yang serupa
| 1 | 30/PUU-X/2012 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. | PT. Hutahaean | Tracking |
| 2 | 104/PUU-XI/2013 | Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan | Perkasa Kentjana Putra | Tracking |
| 3 | 133/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Ir. Nizarman Aminuddin | Tracking |
| 4 | 13/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | Edi Pramono | Tracking |
| 5 | 10/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | PT Harapan Sinar Abadi | Tracking |
| 6 | 68/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo | Tracking |
| 7 | 41/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945 | Taufik Surya Dharma | Tracking |