Tracking Perkara - MKRI

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	22-12-2011	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	-	Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan	-
4	09-01-2012	Permohonan sudah di Registrasi
5		Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	18-01-2012 13:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	08-02-2012 16:00 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Permohonan Pengujian Makna Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2008 yang ditetapkan Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Terhadap Pasal 7, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan (ayat) 3 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945	12 eks	Softcopy Permohonan belum diserahkan (e-mail: [email protected])	Pemohon
2	Surat Kuasa Pemohon	11 eks	Surat Kuasa Asli belum diserahkan	Pemohon
3	Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-7	12 eks		Pemohon
4	Surat Kuasa Pemohon (Asli)	1 eks	Fotocopy Surat Kuasa Pemohon 11 rangkap Sudah diserahkan tanggal 22 Desember 2011	Pemohon
5	Surat Pencabutan Perkara Nomor : 3/PUU-IX/2012	1 eks	3/PUU-IX/2012	Pemohon

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	116/PUU-VII/2009	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua		Tracking
2	81/PUU-VIII/2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	1. Drs. John Ibo., MM. 2. Yosep Yohan Auri. 3. Robert Melianus. 4. Jimmy Demianus Ijie., S.H.	Tracking
3	12/PUU-IX/2011	Pengujian materiil Permohonan Pengujian Materiil Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Barnabas Suebu, S.H,	Tracking
4	29/PUU-IX/2011	Permohonan Pengujian Pasal 20 ayat (1) Huruf a UU no. 21 Tahun 2001 telah diubah menjadi UU. No. 35 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan UU. No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU. No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Komarudin Watubun, S.H., M.H.	Tracking
5	41/PUU-IX/2011	Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua	Habel Rumbiak, SH, SpN	Tracking
6	102/PUU-X/2012	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Paulus Agustinus Kafiar	Tracking
7	33/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua	Paulus Agustinus Kafiar	Tracking
8	121/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-UNdang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lenis Kogoya, Paskalis Netep	Tracking
9	34/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hofni Simbiak, S.Th., Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau, S.E.	Tracking
10	41/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa	Tracking
11	4/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945	Penetina Cani Cesya Kogoya	Tracking
12	47/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Majelis Rakyat Papua, yang diwakili oleh Timotius Murib selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, Yoel Luiz Mulait, S.H., selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, dan Debora Mote, S.Sos., selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Perempuan.	Tracking