Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Tracking Perkara
11-12-2023
1
2
3
03-01-2024
4
03-01-2024
5
23-01-2024
6
05-02-2024
7
05-02-2024
8
22-10-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 11-12-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-01-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 3/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 3/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 ARPK
5 03-01-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 40.3/PUU/PAN.MK/SP/01/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
6 23-01-2024
15:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 05-02-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 05-02-2024
15:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 06-03-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  19-03-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden dan Saksi/Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  09-07-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  23-07-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengar Keterangan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
  01-08-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengar Keterangan Dirjen Anggaran dan Bappenas (VII)
Jadwal Sidang
  14-08-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengar Keterangan Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran) (VIII)
Jadwal Sidang
  11-09-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan PP Muhammadiyah Cq. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, PB NU Cq. LP Maarif, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, dan Taman Siswa (IX)
Jadwal Sidang
  03-10-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengar Keterangan PBNU Cq. LP Maarif dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) (X)
Jadwal Sidang
  22-10-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (XI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 11 Desember 2023 1 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa New Indonesia bertanggal 15 November 2023 1 rangkap Asli Pemohon
8 Surat Kuasa Fathiyah bertanggal 15 November 2023 1 rangkap sda Pemohon
9 Surat Kuasa Novianisa Rizkika bertanggal 15 November 2023 1 rangkap sda Pemohon
10 Surat Kuasa Riris Risma Anjiningrum bertanggal 15 November 2023 1 rangkap sda Pemohon
11 KTA dan BAS para Kuasa 1 rangkap Pemohon
12 DAB P-1 sd P-12 1 rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P-1 sd P-12 1 rangkap Asli Nazegelen Pemohon
14 Softcopy Permohonan, DAB, scan SK, dan scan alat bukti 1 folder Pemohon
15 Softcopy Surat Pemohon bertanggal 22 Januari 2024, Perihal: Permohonan Sidang Online Dalam Perkara Nomor: 3/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1 pdf Diterima via email pada hari Senin, 22 Januari 2024 Pkl. 17.14 WIB. Pemohon
16 Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 5 Februari 2024 (Perkara 3/PUU-XXII/2024) 1 Dalam format pdf (berttd) dan word. Diterima via email pada hari Senin, 5 Februari 2024 Pkl. 02.28 WIB Pemohon
17 Perbaikan Permohonan bertanggal 5 Ferbruari 2024 (Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024) 1 rangkap Asli. Pemohon
18 Surat Kuasa Khusus Pemerintah bertanggal 29 Januari 2024 Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 1 rangkap asli bertandatangan Pemerintah
19 Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 lembar asli bertandatangan digital Pemerintah
20 Surat Permohonan Sidang Online tanggal 2 Februari 2024 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 5 Maret 2024 pukul 11.30 WIB (telah dikonfirmasi ybs salah mengirimkan surat, seharusnya untuk sidang tanggal 6 Maret 2024 namun suratnya untuk sidang tanggal 5 Februari 2024) Pemohon
21 Permohonan Sidang Online dalam perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 perihal pengujian materiil UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 5 Maret 2024 pukul 13.49 WIB Pemohon
22 Surat Kuasa Substitusi Menteri Dikbudristek bertanggal 28 Februari 2024 6 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. 1 asli, 5 copy Pemohon
23 KTP Saksi atas nama Bapak Jumono 1 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
24 Keterangan Saksi atas nama Bapak Jumono bertanggal 15 Maret 2024 (PDF dan Ms Word) 1 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
25 KTP Saksi atas nama Minawarti 2 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
26 Keterangan Saksi atas nama Minawarti bertanggal 15 Maret 2024 (PDF dan Ms Word) 2 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
27 KTP Saksi atas nama Sumartini 1 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
28 Keterangan Saksi atas nama Sumartini bertanggal 15 Maret 2024 (PDF dan Ms Word) 2 rangkap diterima via email pada hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 12.46 WIB Pemohon
29 Keterangan Tertulis Saksi a.n. Jumono bertanggal 15 Maret 2024 1 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. asli bertandatangan. Pemohon
30 Keterangan Tertulis Saksi a.n. Mirnawati bertanggal 15 Maret 2024 1 rangkap asli bertandatangan. Pemohon
31 Keterangan Tertulis Saksi a.n. Sumartini bertanggal 15 Maret 2024 1 rangkap asli bertandatangan. Pemohon
32 Identitas Saksi a.n. Jumono, Mirnawati, dan Sumartini 1 rangkap salinan. Pemohon
33 Biodata dan Keterangan Tertulis Ahli Pemohon a.n. Ki Darmaningtyas. Tidak bertanggal. 1 rangkap belum ditandatangani. Pemohon
34 Biodata dan Keterangan Tertulis Ahli Pemohon a.n. Badiúl Hadi. Bertanggal 15 Maret 2024. 1 rangkap bertandatangan. Pemohon
35 Keterangan Presiden bertanggal 15 Maret 2024 10 rangkap 1 asli bertandatangan, 9 copies. Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. Pemerintah
36 Softcopy Keterangan Presiden 1 via email. diterima hari Jumat, 15 Maret 2024 pukul 14:06 WIB. Pemerintah
37 Keterangan DPR RI bertanggal 6 Maret 2024 11 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email DPR
38 Keterangan Tambahan Presiden Bertanggal 5 Juli 2024 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara No 3/PUU-XXI/2024. Softcopy sudah diserahkan via email. Pemohon
39 Surat Permohonan Menghadirkan Saksi dan Ahli Pemerintah 1 rangkap 1 Asli Pemerintah
40 KTP dan CV Saksi a.n Vivi Andriani 12 rangkap 12 copy Pemerintah
41 KTP dan CV Ahli a.n Nisa Felicia 12 rangkap 12 copy Pemerintah
42 Keterangan Ahli a.n Nisa Felicia, Ph.D 12 rangkap 12 copy Pemerintah
43 Surat Tugas Ahli Pemerintah an. Nisa Felicia 1 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 Pemohon
44 Surat Tugas Saksi Pemerintah an. Vivi Andriani 1 rangkap s d a Pemohon
45 Paparan Saksi Pemerintah an. Vivi Andriani 12 rangkap s d a Pemohon
46 Softcopy Paparan dan ST Ahli dan Saksi Pemerintah 1 folder Pemohon
47 Permohonan Penundaan Sidang bertanggal 30 Juli 2024 (Kementrian Keuangan) 1 rangkap 1 Asli Pemohon
48 Keterangan Bappenas (PPT) 1 file PDF (via e mail) Pemohon
49 Surat Kuasa Sidang 1 file Pdf (via e mail) Pemohon
50 Keterangan Bappenas (Ppt) 1 rangkap 1 copy Pemohon
51 Surat Kuasa bertanggal 29 Juli 2024 1 rangkap 1 Asli Pemohon
52 Keterangan Terkait Uji Materiil undang-Undang Sisdiknas 9 rangkap 9 Asli (Ttd Digital) Pemohon
53 Bahan Paparan Dirjen Anggaran Terkait Uji Materiil UU Sisdiknas 9 rangkap 9 Asli (Ttd Digital) Pemohon
54 Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 13 Agustus 2024 1 rangkap Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 Pemerintah
55 Sofcopy Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 13 Agustus 2024 1 pdf dan 1 Word Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 Pemerintah
56 Keterangan Pemerintah (Tambahan) berupa Jawaban Dirjen Anggaran bertanggal 14 Agustus 2024 1 file (PDF) Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024. Diterima via email pada Jumat, 23 Agustus 2024, pk. 10.29 WIB. Pemerintah
57 Jawaban Pemerintah 1 rangkap Pemerintah
58 Surat Tugas a.n. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H., Ivan Rinaldi, S.E, M.M., S.H., M.H. 1 rangkap 1 asli pihak lain
59 Permohonan Hadir Secara Online 1 rangkap 1 asli pihak lain
60 Pendapat Hukum bertanggal 11 September 2024 1 rangkap 1 asli pihak lain
61 Keterangan Pihak Lain Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggal 11 September 2024 5 rangkap 5 copies. pihak lain
62 Softcopy Permohonan hadir secara online bertanggal 9 September 2024 1 rangkap Diterima via email pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 10.22 WIB pihak lain
63 Softcopy Surat Tugas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) 1 rangkap Diterima via email pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 10.22 WIB pihak lain
64 Softcopy Legal opini (pendapat hukum)dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) 1 rangkap Diterima via email pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 10.22 WIB pihak lain
65 Softcopy Pandangan Majelis Nasional Pendidikan Katolik terhadap Permohonan Pemohon dalam Sidang Nomor Perkara 3/PUU-XXII/2024 1 rangkap diterima via email pada hari Selasa, 10 September 2024 pihak lain
66 Keterangan Tambahan Bertanggal 2 Oktober 2024 (Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia) 1 rangkap Asli Pemohon
67 Surat Berhalangan Hadir 1 rangkap Diterima Via Juru Panggil MK DPR
68 Surat Pandangan LP Maárif NU 1 rangkap Diterima di Persidangan pihak lain
69 Surat Penyampaian Amicus Curiae bertanggal 3 Oktober 2024 1 Rangkap Asli pihak lain
70 Tambahan Penjelasan dari Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1 Rangkap Asli pihak lain
71 Keterangan Ahli Prof. Dr. Fasli. Jalal. Ph.D (ahli yang dihadirkan MK) 1 file (PDF) diterima via e mail pada tanggal 22 oktober 2024 Pemohon
72 Berhalangan Hadir 1 file (PDF) Via Juru Panggil DPR
73 Kesimpulan Permohonan bertanggal 29 Oktober 2024. 9 Rangkap 1 Asli dan 8 Copies. Pemohon
74 Keterangan Tambahan dan Kesimpulan Presiden bertanggal 30 Oktober 2024 9 rangkap 1 asli, 8 copy Pemerintah
75 Soft copy 2 File Word dan PDF (Dikirim via e mail) Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 3/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon : Ari Hardianto
Rahayu
Fathiyah
Novianisa Rizkika
Riris Risma Anjiningrum
Abdullah Ubaid
Kuasa Hukum : Jondamay Sinurat
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 011/PUU-III/2005 Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang Dari 20 Persen Dari APBN Dan APBD Tracking
2 021/PUU-IV/2006 Badan Hukum Pendidikan Tracking
3 24/PUU-V/2007 Inkonstitusionalitas Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Gaji Pendidik Tracking
4 48/PUU-VI/2008 Sisdiknas Tracking
5 11/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BPH) Tracking
6 21/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP) Tracking
7 136/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan Tracking
8 58/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan Tracking
9 14/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 Drs. Andi Maddusila Tracking
10 47/PUU-IX/2011 Permohonan uji Materi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 71 Tentang Sisdiknas Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS Tracking
11 5/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif. Tracking
12 77/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum Tracking
13 92/PUU-XII/2014 Permohonan uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 3.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 4.Yayasan Aulia, 5.Yayasan Insan Sembada, 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 8. dll. Tracking
14 11/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., Sholehudin, S.Pd. Tracking
15 28/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, Dra. Sukarni, Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM., Emmanuela Lupy Ragawidya, Ragil Prasedewo, Anggun Pertiwi Tracking
16 98/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad Tracking
17 45/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sabela Tracking
18 97/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.. Tracking
19 13/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rochmadi Sularsono Tracking
20 65/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mochamad Mashuri Tracking
21 85/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Leonardo Siahaan Tracking
22 40/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Food Security Review, dll. Tracking
23 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking