Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Tracking Perkara
Tracking Perkara
09-03-2023
1
2
3
16-03-2023
4
16-03-2023
5
04-04-2023
6
17-04-2023
7
03-05-2023
8
12-07-2023
9
15-08-2023
10
16-08-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-03-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 25/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 15-03-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 16-03-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 30/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/03/2023 ARPK
5 16-03-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 67.30/PUU/PAN.MK/SP/03/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 04-04-2023
13:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 17-04-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 03-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 22-05-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  05-06-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)		 Jadwal Sidang
  12-06-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)		 Jadwal Sidang
  20-06-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan Kejaksaan Agung (VI)		 Jadwal Sidang
  05-07-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)		 Jadwal Sidang
  12-07-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)		 Jadwal Sidang
10 15-08-2023
13:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan 		Jadwal Sidang

File Putusan
11 16-08-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 92.30/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Permohonan bertanggal 10 Maret 2023 12 rangkap 1 asli, 11 copy Pemohon
6 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
7 Bukti Fisik P-1 sd P-6 12 rangkap 1 asli, 11 copy Pemohon
8 Softcopy Permohonan, DAB, dan Scan KTP 1 folder Pemohon
9 DAB tanggal 10 Maret 2023 untuk Bukti P-1 sd P-6 dan Resi Bukti Kirim Berkas 3 files (JPEG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 9 Maret 2023 pukul 17.10 WIB) Pemohon
10 Surat Kuasa bertanggal 01 April 2023 12 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap. Berikut BAS, KTA, dan KTPnya Pemohon
11 Surat Cuti tanggal 31 Maret 2023 a.n Jovi dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 4 April 2023 pukul 07.10 WIB) Pemohon
12 Permohonan Personal bertanggal 12 April 2023 1 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 pihak lain
13 Perbaikan Permohonan bertanggal 17 April 2023 4 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. 1 asli, 3 rangkap Pemohon
14 Surat Kuasa bertanggal 7 Maret 2023 4 rangkap Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan 1 file (PDF) Mohon permohonan dalam pdf di ttd dan menyerahkan softcopy dalam bentuk word Pemohon
16 Surat No: 033/WA-LO/V/2023 tanggal 1 April 2023 perihal Permohonan Kehadiran Persidangan Daring (Online) (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 2 Mei 2023 pukul 11.41 WIB) Pemohon
17 Surat No: PPE.PP.06.01 - 795 tanggal 17 Mei 2023 perihal Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 17 Mei 2023 pukul 15.23 WIB) Pemerintah
18 Surat No: 035/WA-LO/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Permohonan Kehadiran Persidangan Daring (Online) (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 19 Mei 2023 pukul 08.40 WIB) Pemohon
19 Keterangan Presiden (tanpa) tanggal & bulan 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 31 Mei 2023 pukul 14.14 WIB) Pemerintah
20 Surat No: 036/WA-LO/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 perihal Permohonan Kehadiran Persidangan Daring (Online) (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 2 Juni 2023 pukul 13.25 WIB) Pemohon
21 Keterangan Presiden (tanpa) tanggal & bulan 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 9 Juni 2023 pukul 13.58 WIB) Pemerintah
22 Keterangan DPR RI tanggal 12 Juni 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 15 Juni 2023 pukul 17.28 WIB) DPR
23 Keterangan DPR RI bertanggal 12 Juni 2023 12 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 DPR
24 Softcopy Keterangan DPR RI 1 file Ms Word DPR
25 Keterangan Kejaksaan RI bertanggal 19 Juni 2023 12 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap pihak lain
26 Surat Perintah Jaksa Agung bertanggal 19 Juni 2023 1 rangkap pihak lain
27 Softcopy Keterangan dan SP 2 files PDF Mohon menyerahkan softcopy Keterangan dalam bentuk word melalui email pihak lain
28 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 19 Juni 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Copy Pemerintah
29 Keterangan Tambahan Presiden 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 20 Juni 2023 pukul 10.38 WIB) Pemerintah
30 Keterangan Pemberi Keterangan (Kejaksaan RI) -Ringkasan- (tanpa tanggal & tanpa TTD) (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 12 rangkap Asli. Mohon softcopy berupa Ms-Word dan PDF dapat dikirim ke email: [email protected] pihak lain
31 Softcopy Keterangan Kejaksaan RI dan Ringkasan Keterangan Kejaksaan RI 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 20 Juni 2023 pukul 13.56 WIB) pihak lain
32 Surat No: 041/WA-LO/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Kehadiran Persidangan Daring (Online) dan Surat No: 042/WA-LO/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Penundaan Sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email Panitera MK (Selasa, 4 Juli 2023 pukul 15.18 WIB) Pemohon
33 Keterangan Tambahan Kejaksaan bertanggal 4 Juli 2023 12 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 (1 asli 11 rangkap) pihak lain
34 Softcopy Keterangan Tambahan Kejaksaan bertanggal 4 Juli 2023 2 files (PDF dan Ms Word) pihak lain
35 Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023 (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemohon
36 Surat No: 044/WA-LO/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Pembatalan Pengajuan Ahli (Perkara No 30/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 11 Juli 2023 pukul 10.08 WIB) Pemohon
37 Kesimpulan Pemohon bertanggal 20 Juli 2023 1 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Mohon menyerahkan softcopy word dan pdf via email Pemohon
38 Kesimpulan Pemerintah bertanggal 21 Juli 2023 12 rangkap Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email. Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 30/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon : Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
14 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
15 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking
16 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
17 70/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III) Tracking