Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
11-04-2012
3
15-03-2012
4
5
29-03-2012
6
7
8
19-07-2012
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-03-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 11-04-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 15-03-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 29-03-2012
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 06-06-2012
14:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon da Pemerintah(III)		 Jadwal Sidang
  20-06-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait(IV)		 Jadwal Sidang
  04-07-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah 		Jadwal Sidang
  19-07-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah 		Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor: 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni: Pengujian Ketentuan Pasal 25 Ayat (9) Sepanjang Frasa, “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”; dan Ketentuan Pasal 27 Ayat (5d) Sepanjang Frasa, “Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”, terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1); Pasal Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2). 12 eks serta softcopy Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon dan Fotocopy Kartu Advokat 12 eks Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon :P-1 s.d P-18 12 eks Pemohon
4 Bukti Pemohon P-1A, P-1B, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 ( melengkapi Bukti) 12 eks Pemohon
5 Perbaikan Permohonan beserta softcopy 12 eks Perkara No.30/PUU-X/2012 Pemohon
6 Alat Bukti P.8 12 eks Pemohon
7 Perbaikan Daftar Alat Bukti Pemohon P.1 s/d P.8 (softcopy akan dikirimkan via email di [email protected]) 12 eks Perkara No. 30/PUU-X/2012 Pemohon
8 Perbaikan daftar Bukti Pemohon 12 eks Perkara No.30/PUU-X/2012 Pemohon
9 Permohonan Pengajuan Ahli Pemohon serta CV Ahli Pemohon 12 eks Perkara No.30/PUU-X/2012 Pemohon
10 Penyampaian Informasi tentang Ahli dari Pemerintah 1 eks Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 Pemerintah
11 Perubahan Daftar Nama Ahli 12 eks Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 Pemerintah
12 Surat Kuasa Pemohon (Perbaikan) 12 eks Perkara No. 30/PUU-X/2012 Pemohon
13 Keterangan DPR & soft copy 12 eks Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 DPR
14 Keterangan Pendahuluan Pemerintah 12 eks Perkara No.30/PUU-X/2012 Pemerintah
15 Keterangan Pemerintah 12 eks softcopy belum diserahkan Pemerintah
16 Kesimpulan Pemerintah 12 eks e-mail : [email protected] Pemerintah
17 Daftar dan Bukti Pemerintah : Pemt-1 s.d Pemt-21 12 eks Pemerintah
18 Kesimpulan Pemohon (softcopy belum diserahkan, e-mail : [email protected]) 12 eks Perkara No. 30/PUU-X/2012 Pemohon
19 Perbaikan Kesimpulan 12 eks Perkara Nomor 30/PUU-X/2012 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 30/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
Pemohon : PT. Hutahaean
Kuasa Hukum : Andris Basril, SH., MH., Sujanto, SH., Nur Ramadhan, SH., MH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-03-29 11:05:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-04-20 11:25:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-06-06 14:00:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III) PDF -
4 2012-07-04 11:00:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V) PDF -
5 2012-07-19 11:05:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (VI) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 3/PUU-VI/2008 Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak Tracking
2 104/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Perkasa Kentjana Putra Tracking
3 133/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Nizarman Aminuddin Tracking
4 13/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Edi Pramono Tracking
5 10/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Harapan Sinar Abadi Tracking
6 68/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo Tracking
7 41/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945 Taufik Surya Dharma Tracking