Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
15-04-2014
3
13-03-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 05-03-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 15-04-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 13-03-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “16 (enam belas) tahun” yang berada dalam norma hukum “pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A; Pasal 28B ayat (1) dan (2); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G; Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 28I ayat (1) dan (2). 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-6 12 Rangkap Pemohon
4 Daftar Calon Ahli Pemohon 12 Rangkap Pemohon
5 softcopy Permohonan dan Daftar Bukti ada Pemohon
6 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 30/PUU-XII/2014 Pemohon
7 Daftar Bukti Tambahan dan Bukti Tambahan P-7 s.d P-25 12 30/PUU-XII/2014 Pemohon
8 Daftar Ahli dan CV Ahli 12 CV Ninuk Pambudi belum diserahkan Pemohon
9 CV Ahli Ninok Pambudi 12 Rangkap 30/PUU-XII/2014 Pemohon
10 Permohonan Sebagai Pihak Terkait tidak Langsung Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 11 rangkap 1 Rangkap berkas Bukti asli Legalisir belum diserahkan Pemohon
11 Daftar Bukti dan Bukti Pihak Terkait : PT- 1 s.d PT-10 11 rangkap 1 Rangkap berkas Bukti asli Legalisir belum diserahkan Pemohon
12 Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 12 rangkap Terkait Dalam Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
13 Daftar Bukti dan Bukti Pihak Terkait : PT-1 s.d P-16 12 rangkap softcopy Permohonan Sebagai Pihak Terkait akan di kirim Melalui e-mail : [email protected] atau [email protected] Pihak Terkait
14 Surat Mandat dari Pihak Terkait Prinsipal Nomor : 83/Pel-Rahima/VI/2014 1 rangkap Pihak Terkait
15 Melengkapi Permohonan sebagai Pihak Terkait (asli) 1 rangkap (asli) Terkait Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 Pemohon
16 Melengkapi Daftar Bukti dan Bukti PIhak Terkait : PT-1 s.d PT-10 1 rangkap Terkait Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 Pemohon
17 Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 30/PUU-XII/2014 12 rangkap Terkait Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
18 Daftar Bukti dan Bukti Pihak Terkait : PT-1 s.d PT-5 12 rangkap Pihak Terkait
19 Permohonan Sebagai Pihak Terkait (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
20 Daftar Bukti Dan Bukti Pihak Terkait (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)PT-1 s/d PT-18 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
21 Permohonan sebagai Pihak Terkait (Aliansi Remaja Independen) 12 Rangkap Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
22 Daftar Bukti Pihak Terkait 12 Rangkap e-mail :[email protected]) Pihak Terkait
23 Bukti Pihak Terkait : PT-1 s.d PT-16 12 Rangkap Pihak Terkait
24 Penyerahan Amicus Curiae dari : 1. Aktivis HAM 2. GKIA, 3. Psikolog, 4. dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc 5. Alissa Wahid, 6. Perwakilan Remaja dan 7. Koalisi Praktisi Hukum Perempuan Indonesia Masing-Masing 12 Rangkap Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor : 74/PUU-XII/2014 (untuk Amicus Curiae Alissa Wahid belum diserahkan) pihak lain
25 Amicus Curiae dari Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid 12 Rangkap Perkara Nomor : 30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014 pihak lain
26 softcopy keterangan amicus Curiae 1 CD pihak lain
27 Kesimpulan Pihak Terkait II 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
28 Softcopy Kesimpulan Pihak Terkait II 1 file 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
29 Keterangan Tambahan Dewan Pimpinan MUI 1 rangkap 30 dan 74/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
30 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pemohon
31 Kesimpulan Pihak Terkait 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
32 Tambahan Bukti Pemohon P-26 s/d P-28 12 rangkap 30/PUU-XII/2014 Pemohon
33 Keterangan DPR 12 Rangkap 30/PUU-XII/2014 DPR
34 Keterangan Pemerintah 12 rangkap Perkara No. 30/PUU-XII/2014 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 30/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Zumrotin
Kuasa Hukum : Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. Tubagus Haryo Karbyanto, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-04-16 14:20:00 Perbaikan Permohonan PDF AUDIO
2 2014-09-29 14:10:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (V) PDF AUDIO
3 2014-10-16 11:13:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (VI) PDF AUDIO
4 2014-11-18 11:18:00 Mendengarkan Keterangan MUI, PGI, KWI, Walubi, Serta Ahli Pemohon (VIII) PDF AUDIO
5 2014-12-02 11:17:00 Mendengarkan Keterangan MUI, PGI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, MATAKIN, NU, Muhammadiyah, dan Pihak Terkait (IX) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
5 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
6 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking