Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
21-06-2021
1
2
3
 
4
5
22-07-2021
6
04-08-2021
7
04-08-2021
8
9
30-09-2021
10
30-09-2021
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 21-06-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 31/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor Permohonan
6 22-07-2021
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 04-08-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan
8 04-08-2021
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 30-09-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 30-09-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.31/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 18 Juni 2021 2 files (PDF dan Ms Word) Via Simpel MKRI dengan TTPO Nomor 24/PAN.ONLINE/2021 (18 Juni 2021; Pk. 13.31 WIB). Versi Word dan Pdf. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2021 1 file (PDF) Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-19 1 file (Ms Word) Pemohon
4 Scan Alat Bukti 1 file (PDF) Pemohon
5 KTP Pemohon, KTP dan BAS Kuasa Hukum a.n Endang S 3 files (PNG) Pemohon
6 Permohonan bertanggal 18 Juni 2021 1 rangkap Asli Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2021 1 rangkap Asli Pemohon
8 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-19 1 rangkap Asli Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-19 1 rangkap Asli Pemohon
10 Softcopy Permohonan dan DAB 1 folder Pemohon
11 KTA dan BAS Para Kuasa 1 rangkap Mohon diserahkan yang belum Pemohon
12 Perbaikan Permohonan tanggal 3 Agustus 2021 (Perkara No 31/PUU-XIX/2021) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
13 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 3 Agustus 2021 untuk Bukti P-20 sd P-22 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
14 Bukti P-20 sd P-22 1 rangkap Asli leges meterai Pemohon
15 KTA dan BAS para kuasa hukum a.n Sondang Desiree, Frihardo Oloan, dan Soefianto Soetono 1 rangkap Copy Pemohon
16 Softcopy Perbaikan dan Daftar Alat Bukti (tambahan) 2 files (Ms Word) Dicopy dari flashdisk kuasa hukum Pemohon Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 31/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945
Pemohon : Lee Yang Hun
Kuasa Hukum : Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-07-22 14:07:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-08-04 14:51:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-30 09:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 52/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Alamsyah Panggabean Tracking
2 98/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Alamsyah Panggabean Tracking
3 30/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dr. Achmad Kholidin, S.H,. M.H. dan Tasya Nabila Tracking
4 124/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Leonardo Olefins Hamonangan, S.H. (Pemohon I), Max Andrew Ohandi (Pemohon II), dan Martin Maurer (Pemohon III) Tracking
5 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking
6 013/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
7 022/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
8 6/PUU-V/2007 Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP Tracking
9 14/PUU-VI/2008 Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi Tracking
10 42/PUU-VI/2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tracking
11 7/PUU-VII/2009 Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil Tracking
12 21/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
13 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
14 1/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) H. Alias Wello, Sip. Tracking
15 15/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 Huruf A dan 28I ayat 1 UUD 1945 Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli Tracking
16 29/PUU-X/2012 Bahwa pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 34 UUD 1945. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah: Pasal 505 (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan Jelas bertentangan dengan konstitusi Negara republik indonesia debbi agustio pratama Tracking
17 1/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA Tracking
18 31/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Slamet, Komar Raenudin Tracking
19 21/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga Tracking
20 71/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim Tracking