Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
3
02-03-2015
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 02-03-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Softcopy akan dikirimkan melalui email [email protected] Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 s.d. P-9 12 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 s.d. P-9 12 rangkap Pemohon
4 Surat Permohonan Percepatan Sidang 1 rangkap Pemohon
5 Softcopy Kesimpulan Pemohon 1 file Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 29 April 2015 pukul 09.40 WIB. Pemohon
6 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015. Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 Pemerintah
8 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
9 Surat perihal permohonan percepatan sidang Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 1 rangkap Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015. Surat bertanggal 28 Agustus 2015. Pemohon
10 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015. Pemerintah
11 Softcopy 1 file Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 31/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Agus Slamet, Komar Raenudin
Kuasa Hukum : Victor Santoso Tandiasa, SH., Achmad Saifudin Firdaus, SH., Denny Rudini, SH., Okta Heriawan, SH., Bayu Segara, SH., Kurniawan
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-04-01 13:30:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 013/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
2 022/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
3 6/PUU-V/2007 Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP Tracking
4 14/PUU-VI/2008 Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi Tracking
5 42/PUU-VI/2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tracking
6 7/PUU-VII/2009 Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil Tracking
7 21/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
8 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
9 1/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) H. Alias Wello, Sip. Tracking
10 15/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 Huruf A dan 28I ayat 1 UUD 1945 Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli Tracking
11 29/PUU-X/2012 Bahwa pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 34 UUD 1945. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah: Pasal 505 (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan Jelas bertentangan dengan konstitusi Negara republik indonesia debbi agustio pratama Tracking
12 1/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA Tracking
13 21/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga Tracking
14 31/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Lee Yang Hun Tracking
15 71/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim Tracking