| 1 |
64/PUU-XVI/2018 |
Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Muhammad Rahmani dan Marganti |
Tracking |
| 2 |
50/PUU-XVIII/2020 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 |
Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina |
Tracking |
| 3 |
81/PUU-XVIII/2020 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945 |
1. Arnoldus Belau;
2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal) |
Tracking |
| 4 |
78/PUU-XXI/2023 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) |
Tracking |
| 5 |
119/PUU-XII/2014 |
Permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No.1 Thn 2014, LN No.245, TLN No. 5588) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Perppu No.2 Thn 2014, LN No. 246, TLN No.5589) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D, Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. |
Tracking |
| 6 |
43/PUU-XV/2017 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Donaldy Christian Langgar |
Tracking |
| 7 |
16/PUU-XVIII/2020 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945 |
Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna |
Tracking |
| 8 |
009/PUU-III/2005 |
Jabatan Notaris |
|
Tracking |
| 9 |
014/PUU-III/2005 |
Jabatan Notaris |
|
Tracking |
| 10 |
135/PUU-VII/2009 |
KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS |
|
Tracking |
| 11 |
52/PUU-VIII/2010 |
pembatasan jabatan notaris |
|
Tracking |
| 12 |
49/PUU-X/2012 |
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris |
Kant Kamal |
Tracking |
| 13 |
5/PUU-XII/2014 |
Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
Muhammad Thoha, SH., MKn |
Tracking |
| 14 |
63/PUU-XII/2014 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republuk Indonesia Tahun 1945. |
Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, SH.,SpN, M.H., MKn., H Teddy Anwar , S.H ., SpN, HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA |
Tracking |
| 15 |
22/PUU-XVII/2019 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Guntoro |
Tracking |
| 16 |
165/PUU-XXI/2023 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris |
Anisitus Amanat, S.H. |
Tracking |
| 17 |
14/PUU-XXII/2024 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
|
Yualita Widyadhari, dkk. |
Tracking |
| 18 |
84/PUU-XXII/2024 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris |
Anisitus Amanat, S.H. |
Tracking |
Mahkamah Konstitusi RI
