Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
26-04-2013
3
20-03-2013
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 08-03-2013 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 26-04-2013 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 20-03-2013 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 12 eks Pemohon
2 Daftar Bukti Pemohon dan Bukti P-1 s.d P-17 12 rangkap Ada Pemohon
3 Softcopy Daftar Bukti Pemohon 1 CD Ada Pemohon
4 Surat Kuasa Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Beserta Soft Copy 12 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 Pemohon
6 CV Ahli Pemohon ( Zainal Arifin Moctar dan Ahmad Erani Yustika) 1 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 ( diterima melaui e-mail MKRI) Pemohon
7 CV ahli Pemohon (Drs. Siswo Sujanto, DEA) 1 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 Pemohon
8 Surat Pemohon perihal : Permintaan VICON pemeriksaan Ahli Pemohon sidang Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 5 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 Pemohon
9 Keterangan Tertulis Pemerintah beserta soft copy 12 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 Pemerintah
10 Keterangan Tertulis KPK (Pihak Terkait) 12 rangkap Terkait Nomor: 35/PUU-XI/2013 Pihak Terkait
11 Softcopy Keterangan Tertulis KPK (Belum Ada) - Akan Dikirimkan Melalui Email: [email protected] atau [email protected] Pihak Terkait
12 Keterangan DPR RI 12 eks Perkara Nomor : 35/PUU-XI/2013 DPR
13 Softcopy Keterangan DPR RI ada DPR
Detail Perkara
No Perkara : 35/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
Pemohon : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Pemohon I sampai dengan Pemohn VI (
Kuasa Hukum : Alvon Kurnia Palma, S.H., dkk( Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara)
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-04-11 13:40:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF -
2 2013-06-05 10:38:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III) PDF AUDIO
3 2013-06-24 14:28:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV) PDF -
4 2013-07-11 10:33:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF -
5 2013-07-25 10:41:00 Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian(VI) PDF AUDIO
6 2013-08-21 10:44:00 Mendengarkan Keterangan KPK, Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF AUDIO
7 2014-05-22 15:54:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 28/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 6 Ayat 1 UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap UUD RI Tahun 1945 Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Tracking
2 41/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhamammad Fhatoni, Akmal Fuadi, Denni Tracking
3 48/PUU-XI/2013 PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. 2. Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo 3.Dr. Machfud Sidik, M.Sc. 4.Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M. 5. Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM. 6. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. Tracking
4 62/PUU-XI/2013 PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 9 AYAT (1) HURUF B, PASAL 10 AYAT (1) DAN (3) HURUF B, DAN PASAL 11 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Hambra, Gunawan, Eko Setiawan, Disril Revolin Putra, Lukman Nur Azis, Binsar Jon Vic S., Danang Wahyu Setyojati, Junian Sidharta, Joni Prasetiyanto, . Drs. Omay Komar Wiraatmadja, 2. Sutrisno; Tracking
5 117/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Pemilihan Dan Penetapan Ketua MPR Dari Anggota DPR (MD3) Tracking
6 124/PUU-VII/2009 MD3 Tracking
7 142/PUU-VII/2009 PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA Tracking
8 146/PUU-VII/2009 PENENTUAN PIMPINAN DPRD DARI PARTAI POLITIK BERDASARKAN URUTAN PEROLEHAN KURSI TERBANYAK DI KABUPATEN/KOTA Tracking
9 152/PUU -VII/2009 MD3 Tracking
10 7/PUU-VIII/2010 Hak angket DPR Tracking
11 23/PUU-VIII/2010 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tracking
12 26/PUU-VIII/2010 MD3 Tracking
13 38/PUU-VIII/2010 Partai Politik dan MD3 Tracking
14 21/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 354 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Anthon Melkianus Natun, ST. Tracking
15 59/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, Muhammad Chozin Amirullah Tracking
16 72/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 403 UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sin Sikku, S.H. Tracking
17 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Huruf e tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, dan Pasal 352 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Tracking
18 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
19 104/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM, Tracking
20 40/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 Widodo Putu Prawiro dan Suhartono Tracking
21 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking