Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
04-08-2016
1
2
26-04-2016
3
07-04-2016
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-08-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 26-04-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 07-04-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 7 Maret 2016 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P7 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P7 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 2 File Pemohon
6 Perubahan Permohonan Hal 9, 10, 11, 14, 15, 16, dan 17 12 rangkap Softcopy mohon dikirim ke softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon
7 Perbaikan Permohonan 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
8 Softcopy Perbaikan 1 File Pemohon
9 Perbaikan Permohonan 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
10 Softcopy Perbaikan 1 File Pemohon
11 Daftar Bukti P4d sd P4f 12 Rangkap Softcopy mohon diserahkan via email Pemohon
12 Bukti Fisik P4d sd P4f 12 Rangkap Pemohon
13 Daftar Bukti Tambahan P8a sd P15 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemohon
14 Bukti Fisik P8a sd P15 12 Rangkap Pemohon
15 pengajuan saksi dan ahli Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
16 Daftar bukti tambahan P-7a 12 rangkap Softcopy mohon dikirim via email Pemohon
17 bukti fisik tambahan P-7a 12 rangkap Pemohon
18 Permohonan Pengajuan Saksi 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 (diterima dalam persidangan, asli sudah diterima oleh PP) Pemohon
19 Surat Kuasa Khusus Pihak Terkait a.n. DPP PPP bertanggal 25 Mei 2016 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
20 Permohonan Menjadi Pihak Terkait a.n DPP PPP 12 rangkap Pihak Terkait
21 Lampiran Kartu Identitas Kuasa Hukum 11 rangkap Pihak Terkait
22 Daftar Saksi dan Ahli Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
23 CV dan Keterangan Ahli Pemohon an Yusril 11 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Diterima Dalam Persidangan. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemohon
24 Daftar Alat Bukti P16 s/d P17b 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon diserahkan via email ke softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id. Pemohon
25 Bukti Fisik P16 s/d P17b 12 rangkap Pemohon
26 Softcopy daftar bukti 1 file Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Diterima via email tgl 27 Juni 2016. Pemohon
27 Softcopy daftar ahli dan saksi 1 file Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Diterima via email tgl 13 Juni 2016. Pemohon
28 Daftar Bukti P-18 dan P-19 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
29 Bukti Fisik P-18 dan P-19 12 rangkap Pemohon
30 Kesimpulan Pihak Terkait 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
31 Keterangan Tertulis Ahli atas nama Saldi Isra 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
32 Bukti Tertulis Pihak Terkait PT-1 s/d PT-8 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
33 Daftar Bukti Tertulis Pihak Terkait PT-1 s/d PT-8 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
34 Softcopy Kesimpulan dan Daftar Bukti 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
35 Kesimpulan 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim ke softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon
36 Keterangan Presiden 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim ke softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id Pemerintah
37 Keterangan DPR 12 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 DPR
38 Softcopy Keterangan 1 File DPR
39 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemerintah
40 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
41 Surat Informasi Pembacaan Putusan 1 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
42 Surat permohonan kembali atas informasi tanggal putusan 1 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
43 Surat Permohonan Informasi Jadwal Pembacaan Putusan 1 Rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemohon
44 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 35/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, S.Ag., dan R. Hoesnan
Kuasa Hukum : Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-04-14 15:40:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-04-27 14:05:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-05-18 14:11:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
4 2016-06-01 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2016-06-14 11:21:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT (V) PDF AUDIO
6 2016-06-23 11:17:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT (VI) PDF AUDIO
7 2017-01-25 13:06:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 15/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 Partai Persatuan Daerah., dll Tracking
2 18/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Drs. H. Choirul Anam dan Tohadi, S.H., M. Si. Tracking
3 35/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) huruf e dan Pasal 51 Ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dana Iswara Basri., dkk Tracking
4 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Huruf e tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, dan Pasal 352 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Tracking
5 94/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) t e r h a d a p Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jamaludin dan Andriyani Tracking
6 17/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 29 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945. Aruji Kartawinata, S.H. Tracking
7 39/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 16 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Rahmat Budiansyah Ritonga; 2. G. Mayanto; 3.Robert Simanjuntak; 4. Gusman Effendi Siregar; 5. H. Ahmad Husin Situmorang; 6. Rudi R. Saragih, SP., M.Si; 7. Drs. Sutan Napsan Nasution; 8. Iwan Sakti; 9. Efendi Sirait; 10. Renjo Siregar; 11. Parlon Sianturi Tracking
8 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking
9 100/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Basuki Agus Suparno, Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A, Hastangka, S.Fil , Diasma Sandi Swandaru, S.Sos, Esti Susilarti , Susilastusi Dwi Nugraha Jati , Teguh Miyatmo , Pujono Elly Bayu Efendi , Didik Nur Kiswanto , Agustian Siburian Tracking
10 48/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tua Alpaolo Harahap, Anirwan Tracking
11 78/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gusti Iskandar S.A., SE. Tracking
12 103/PUU-XIII/2015 Permohonan Gugatan Pengujian Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo Pasal 10 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilukada Tahun 2015 Imran SH dan H. Mukhlisin, S.Pd. Tracking
13 93/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang diwakili oleh H. Djan Fariz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
14 24/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Djan Faridz Tracking
15 84/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yahya Karomi, S.H. Tracking
16 69/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surya Kusmana; Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I; Lilis Agus Nuryati, S.S. Tracking
17 44/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi Tracking
18 53/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III) Tracking
19 69/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Eliadi Hulu, S.H. (Pemohon I) dan Saiful Salim, S.H. (Pemohon II) Tracking
20 75/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III) Tracking
21 77/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Risky Kurniawan Tracking