Pengujian Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
Tracking Perkara
1
2
11-05-2012
3
12-04-2012
4
5
27-04-2012
6
7
8
31-05-2012
9
31-07-2012
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-04-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 11-05-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 12-04-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 27-04-2012
09:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan
Jadwal Sidang
7 31-05-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 31-07-2012
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jo. Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 12 eks softcopy Permohonan akan diserahkan via e-mail : [email protected] Pemohon
2 Daftar dan Bukti-Bukti Pemohon : P-1 s.d P-3 12 eks Pemohon
3 Perbaikan Permohonan dan Softcopy 12 eks 37/PUU-X/2012 Pemohon
4 Daftar dan Bukti Tambahan pemohon : P-4 dan P-5 12 eks Pemohon
5 Surat Pemohon Perihal: Permohonan untuk Mengundang Komisi Yudisial 2 eks Perkara Nomor : 37/PUU-X/2012 Pemohon
6 Pengajuan Daftar Nama Ahli Pemohon atas Nama : Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH., dan DR. Margarito Kamis, SH ( CV ahli Pemohon Belum diserahkan) 12 eks Pemohon
7 Kesimpulan Pemohon dan softcopy 12 eks Perkara Nomor : 37/PUU-X/2012 Pemohon
8 Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara Nomor : 37/PUU-X/2012 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 37/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
Pemohon : Teguh Satya Bhakti, SH., MH
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-04-27 09:36:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-05-15 14:15:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-05-31 10:58:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (III) PDF -
4 2012-07-31 10:12:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 43/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Suhadi, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Sip., M.Hum., H. Yulius, SH., MH., Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Soeroso Ono, SH., MH. Tracking
2 43/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Suhadi, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Sip., M.Hum., H. Yulius, SH., MH., Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Soeroso Ono, SH., MH. Tracking
3 17/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 Irwan Kurniawan, S.H. Tracking
4 116/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Benny Kogoya, A.MD.T Tracking
5 2/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Otto Geo Diwara Purba, Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H., Eiman,Robby Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Joni Nazarudin , Piere J Wauran , Maison Des Arnoldi Tracking
6 43/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahum 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengujian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Dr. H. Suhadi, SH., MH., Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.Sip., M.Hum., H. Yulius, SH., MH., Drs. Burhan Dahlan, SH., MH., dan Soeroso Ono, SH., MH. Tracking