Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Tracking Perkara
29-03-2023
1
2
3
03-04-2023
4
03-04-2023
5
13-04-2023
6
26-04-2023
7
10-05-2023
8
9
25-05-2023
10
26-05-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-03-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 31-03-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-04-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 37/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 37/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2023 ARPK
5 03-04-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 74.37/PUU/PAN.MK/SP/04/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 13-04-2023
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 26-04-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 10-05-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 25-05-2023
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 26-05-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 66.37/PUU/PAN.MK/SPts/05/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 30 Maret 2023 1 rangkap Asli Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 para Pemohon I s.d Pemohon Pemohon VII 1 rangkap Asli Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 30 Maret 2023 untuk Alat Bukti P-1 s.d P-29 1 rangkap Asli. Renvoi pada penulisan kolom Keterangan Alat Bukti P-22 Pemohon
9 Alat Bukti P-1 s.d P-29 1 rangkap Asli Pemohon
10 Perbaikan Permohonan bertanggal 26 April 2023 1 rangkap Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023 Pemohon
11 Surat Kuasa bertanggal 23 April 2023 1 rangkap Pemohon
12 Daftar Alat Bukti P-30 sd P-45 1 rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P-30 sd P-45 1 rangkap Asli nasegel Pemohon
14 Softcopy Perbaikan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
15 Surat tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 37/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 9 Mei 2023 pukul 09.33 WIB) Pemohon
16 Surat terkait Renvoi Perbaikan Permohonan (Perkara No 37/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 9 Mei 2023 pukul 10.39 WIB) Pemohon
17 DAB dan Bukti Fisik P-46 1 rangkap Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023. Mohon softcopy diserahkan vi email Pemohon
18 Daftar Alat Bukti Tambahan tanggal 9 Mei 2023 untuk Bukti P-47 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pemohon
19 Bukti P-47 1 rangkap Asli Pemohon
20 DAB Tambahan P-46 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 10 Mei 2023 pukul 07.29 WIB) Pemohon
21 DAB Tambahan P-47 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 10 Mei 2023 pukul 10.47 WIB) Pemohon
22 DAB dan Bukti Fisik - P.48 1 rangkap Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023. Soft Copy DAB Mohon Diserahkan Via Email. Pemohon
23 Surat tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 37/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 24 Mei 2023 pukul 08.12 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 37/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Pemohon : H. Irnensif, S.H., M.H.
Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H.
Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si.
I Wayan Dana Aryantha, S.H.
Made Putriningsih, S.H.
Mangatur Hutauruk, S.H., M.H.
Zairida, S.H., M.Hum.
Kuasa Hukum : Viktor Santoso Tandiasa
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 9/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Ricki Martin Sidauruk Tracking
2 27/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia FENTJE EYFERT LOWAY, SH., MH.; DRA. RENNY ARIYANNY, S.H.; T. R. SILALAHI, S.H., M.H.; DRA. MARTINI, .SH.; dan FAHRIANI SUYUTHI S.H., M.H. Tracking
3 70/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LLM., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H. Tracking
4 20/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Hartono Tracking
5 178/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Silvi Nudia Nazla (Pemohon I) dan Mohammad Fajar Ismail (Pemohon II) Tracking
6 48/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Fauzan Tracking
7 49/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi 1)Prof.Dr. Saldi Isra, S.H. 2). Prof.Dr. Yuliandri,S.H., M.H., 3) Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H. 4) Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H 5) Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM. 6). Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H 7) Feri Amsari, S.H., M.H. Tracking
8 53/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M. Ridha, Gatot Sudarto dan Masyarakat Hukum Indonesia ( MHI) Tracking
9 63/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Tonny Tesar dan Frans Sanadi Tracking
10 68/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dr. Bambang Supriyanto, SH.,.MH. (Pemohon I) Dr. Max Boli Sabon, SH., M. Hum ( Pemohon II) Eddie I. Doloksaribu, SH., MH. (Pemohon III) Ari Lazuardi Pratama, SH., (Pemohon IV) Muhammad Anshori, SH.( Pemohon V) Andriko Sugianto Otang, SH. (Pemohon IV) Tracking
11 69/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat 2, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dr. Salim AlKatiri Tracking
12 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. M. Jodi Santoso, S.H. 3. Nurul Anifah, S.H. 4. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Tracking
13 7/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H. Tracking
14 88/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Viktor Santoso Tandiasa, SH. Denny Rudini, SH dan Kurniawan Tracking
15 53/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H Tracking
16 57/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
17 98/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhamamd Hafidz Tracking