Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
3
20-06-2011
4
5
08-07-2011
6
7
8
25-10-2011
9
27-03-2012
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 08-06-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 20-06-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 08-07-2011
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 09-08-2011
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)		 Jadwal Sidang
  07-09-2011
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)		 Jadwal Sidang
  20-09-2011
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)		 Jadwal Sidang
  11-10-2011
14:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VI)		 Jadwal Sidang
  25-10-2011
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 27-03-2012
16:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 foto copy identitas Pemohon beserta kartu keluarga 12 eks Pemohon
4 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti P-1 s.d. P-6 12 eks Pemohon
5 Surat Perihal : Permohonan Penjadwalan Sidang Perkara 38/PUU-IX/2011 1 eks Perkara 38/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Surat Permohonan Untuk Menghadirkan Ahli Pemohon 1 eks Perkara No 38/PUU-IX/2011 Pemohon
7 Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara: 38/PUU-IX/2011 (softcopy belum diserahkan) Pemerintah
8 Tanggapan Pemohon 12 eks Perkara No. 38/PUU-IX/2011 (softcopy dikirimkan via email) Pemohon
9 Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara No 38/PUU-IX/2011 (softcopy belum diserahkan) Pemerintah
10 Keterangan DPR dan softcopy 12 eks Perkara No 38/PUU-IX/2011 DPR
11 Tanggapan Pemohon Terhadap Keterangan DPR 12 eks Perkara No 38/PUU-IX/2011 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 38/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945
Pemohon : Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil
Kuasa Hukum : Chairunnisa Jafizham, S.H dan Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-09-07 10:01:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
2 2011-09-20 10:00:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
3 2011-10-11 14:00:00 Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VI) PDF -
4 2011-10-25 11:00:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON (VII) PDF -
5 2012-03-27 16:34:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
4 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
5 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
6 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking