Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
3
25-04-2012
4
5
11-05-2012
6
7
8
07-06-2012
9
13-02-2013
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 12-04-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 25-04-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 11-05-2012
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan 		Jadwal Sidang
7 07-06-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 13-02-2013
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon dan Fotocopy Kartu Advokat 12 eks Pemohon
3 Bukti-bukti Pemohon : P-1, P-1A, P-2 dan P-4 12 eks Pemohon
4 Bukti P-3 beserta softcopy daftar bukti dan softcopy permohonan 12 eks perkara Nomor 39/PUU-X/2012 Pemohon
5 Keterangan DPR RI 12 eks Perkara Nomor 39/PUU-X/2012 DPR
6 Keterangan Pemerintah dan kesimpulan Pemerintah 12 eks Perkara Nomor 39/PUU-X/2012 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 39/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon : Herlina Koibur, S.Pi
Kuasa Hukum : Habel Rumbiak, SH, SpN.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-05-11 11:04:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-05-25 09:10:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-06-07 11:06:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (III) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 106/PUU-VII/2009 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Tracking
2 83/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
3 44/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya Ir. Samady Singarimbun Tracking
4 75/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Drs. H. Zulkarnain Djabar Tracking
5 44/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H Tracking
6 112/PUU-XIII/2015 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pungki Harmoko Tracking
7 112/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
8 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
9 111/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dr. Sterren Silas Samberi Tracking
10 49/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Tuti Atika Tracking