Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
06-04-2023
1
2
3
11-04-2023
4
11-04-2023
5
08-05-2023
6
22-05-2023
7
22-05-2023
8
28-11-2023
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 11-04-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 11-04-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 39/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2023 ARPK
5 11-04-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 76.39/PUU/PAN.MK/SP/04/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 08-05-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 22-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 22-05-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 21-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)
Jadwal Sidang
  31-10-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  14-11-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)
Jadwal Sidang
  28-11-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Surat Kuasa 1 Pemohon
7 Surat Kuasa 1 Pemohon
8 Surat Kuasa 1 Pemohon
9 Surat Kuasa 1 Pemohon
10 Surat Kuasa 1 Pemohon
11 Surat Kuasa 1 Pemohon
12 Surat Kuasa 1 Pemohon
13 Surat Kuasa 1 Pemohon
14 Surat Kuasa 1 Pemohon
15 Alat Bukti 1 Pemohon
16 Permohonan tanggal 6 April 2023 1 rangkap Asli. Renvoi pada hal 1 dan hal 37 untuk tanggal SKK 3 April 2023. Renvoi pada hal 9 Pemohon a.n Aswin Prantama. Harap disesuaikan kembali untuk nama para Pemohon di Permohonan, Surat Kuasa Khusus dan Alat Bukti yang disampaikan (KTP) Pemohon
17 Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023 dan 3 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
18 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. Harap diperbaharui untuk KTA a.n Abu Bakar (expired 12 April 2023) Pemohon
19 Daftar Alat Bukti tanggal 6 April 2023 untuk Bukti P-1 sd P-120 1 rangkap Asli Pemohon
20 Bukti P-1 sd P-120 1 rangkap Asli. Renvoi pada Bukti P-4.4, P-6.3, P-10.2, P-10.3, P-13.3, P-14.3, P-15.3 (dicabut), P-18.3, P-19.3, P-22.3 sd P-23.3, P-28.3 sd P-29.3, P-30.3 (dicabut), P-32.3, P-33.3, P-34.3 (tidak ada nama), P-35.3 (nama tidak terbaca), P-36.3, P-37.3, P-43.1 sd P-43.3, P-44.3, P-45.1 sd P-45.3, P-55.1 sd P-55.3, P-64.1 sd P-64.3, P-66.1, P-70.3, P-73.3 (dicabut/tidak terbaca), P-76.3, P-78.3 (dicabut/tidak terbaca), P-83.1 sd P-83.2, P-86.3 (dicabut), P-91.1 sd P-91.3, P-92.3 (dicabut/tidak terbaca), P-94.3, P-95.3, P-96.3, P-97.3, P-98.3, P-99.3, P-101.3, P-102.3, P-103.3, P-104.3, P-105.3, P-106.3, P-107.3, P-108.3, P-109.3, P-110.3, P-111.3, P-112.3, P-113.3, P-114.3, P-116.3, P-117.3, P-118.3 sd P-119.3 Pemohon
21 Daftar Hadir Pemohon untuk Sidang Online (Perkara No 39/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 4 Mei 2023 pukul 13.45 WIB) Pemohon
22 Daftar Hadir Sidang 2 files (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 17 Mei 2023 pukul 14.51 WIB) Pemohon
23 Perbaikan Permohonan bertanggal 22 Mei 2023 2 rangkap Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023. 1 asli, 1 copy Pemohon
24 DAB (Revisi) P-1.1 sd P-120 2 rangkap sda Pemohon
25 Softcopy Perbaikan dan DAB 1 folder Pemohon
26 Daftar Alat Bukti Tambahan (Pemohon) tanggal 12 Juni 2023 untuk Bukti P-121 sd P-125.2 (Perkara No 39/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. DAB versi Ms-Word dan PDF harap dikirim via email ke: [email protected] Pemohon
27 Bukti P-121 sd P-125.2 1 rangkap Asli Pemohon
28 Surat No: PH.7-164/M.EKON/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang (Perkara No 39, 40, 41, 46, 49, 50, 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 19 Juni 2023 pukul 14.24 WIB) Pemerintah
29 Surat Permohonan Penundaan Penyampaian Keterangan Presiden bertanggal 19 Juni 2023 1 rangkap Perkara Nomor 39, 40, 41, 46, 49, 50, dan 54/PUU-XXI/2023 Pemerintah
30 Softcopy Surat Permohoanan 1 file pdf Pemerintah
31 Surat Kuasa Khusus Mensesneg bertanggal 16 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 Pemerintah
32 Surat Kuasa Substitusi Kemenkumhan bertanggal 10 Mei 2023 1 rangkap Pemerintah
33 Softcopy Surat Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Nomor: PK-297/M.EKON/10/2023 bertanggal 27 Oktober 2023, perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Permohonan Uji Materiil Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Register Perkara 39/PUU-XXI/2023. 1 pdf Diterima via email pada hri Senin, 30 Oktober 2023 Pkl. 10.46 WIB. Pemerintah
34 Surat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor: PK-297/M.EKON/10/2023 bertanggal 27 Oktober 2023, perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Register Perkara 39/PUU-XXI/2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
35 Surat Kuasa Substitusi Menko Perekonomian bertanggal 22 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 Pemerintah
36 Surat Kuasa Khusus Substitusi Menteri BUMN bertanggal 21 Juni 2023 1 rangkap Asli, ttd dan bermeterai Pemerintah
37 Surat Kuasa Substitusi Menteri ESDM bertanggal 4 September 2023 1 rangkap Asli, bermeterai, 1 penerima kuasa belum tanda tangan atas nama Ady Mulyawan R, S.H., M.H Pemerintah
38 Keterangan Presiden bertanggal 10 November 2023 1 rangkap Asli Pemerintah
39 Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023. 1 word Diterima via email pada hari Jumat, 10 November 2023 Pkl. 13.44 WIB. Pemerintah
40 Softcopy Resume Keterangan Presiden (Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023) 1 pdf Diterima via email pada hari Senin, 13 November 2023 Pkl. 16.20 WIB Pemerintah
41 Permohonan Meminta Salinan Keterangan DPR dan/atau Presiden bertanggal 14 November 2023 1 rangkap Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 Pemohon
42 Permohonan Pihak Terkait an. Adi Pratomo bertanggl 27 November 2023 1 rangkap Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 pihak lain
43 Surat kuasa Khusus bertanggal 22 November 2023 1 rangkap pihak lain
44 KTA dan BAS para Kuasa 1 rangkap pihak lain
45 DAB PT.1 sd PT.5 1 rangkap pihak lain
46 Bukti Fisik PT.1 sd PT.5 1 rangkap Asli Nazegelen pihak lain
47 Softcopy Permohonan PT dan DABnya 2 files (PDF dan Ms Word) pihak lain
48 Softcopy Keterangan DPR (Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023) 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 28 November 2023 Pkl. 13.56 WIB. DPR
Detail Perkara
No Perkara : 39/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN)
Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP)
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98)
Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR)
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI)
Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG)
Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI)
Laksono Widodo
Kurniadi
Kuasa Hukum : Moh. Yusuf
Zen Mutowali
Tomi
H. Abu Bakar H. Yasin
Sahat Butar Butar
Bakar
Sigit Prasetyo
Ari Lazuardi
Mohamad Fandrian Adhistianto
Saepul Anwar
Mustiyah
Endang Rokhani
Guntoro
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
3 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
4 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
5 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
6 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
8 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking