Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 01-02-2019 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP | Permohonan |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
7 | 01-02-2019 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
4 | 11-01-2019 | Permohonan sudah di Registrasi | Permohonan |
5 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan | - | |
6 | 22-01-2019 10:00 WIB |
Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
8 | - | Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan | - |
9 | - | Rapat Permusyawaratan Hakim | - |
10 | 20-05-2019 09:30 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
Jadwal Sidang File Putusan |
11 | - | Telah diterbitkan salinan Putusan | - |
Berkas
1 | Pemrohonan bertanggal 7 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
2 | Surat Kuasa an Jupri bertanggal 2 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
3 | Surat Kuasa an Ade Putri Lestari bertanggal 4 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
4 | Surat Kuasa an Ade Oktav Dila Livia bertanggal 4 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
5 | Daftar P-1 sd P-12 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. | Pemohon |
6 | Bukti P-1 sd P-12 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. | Pemohon |
7 | Perbaikan permohonan bertanggal 1 Feb 2019 | 12 rangkap | Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
8 | Surat Kuasa Pemohon an Ilyas Dunda bertgl 18 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
9 | Surat Kuasa Pemohon an Wisnu Prabawa bertgl 25 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
10 | Surat Kuasa Pemohon an Arif Triono bertgl 25 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
11 | Surat Kuasa Pemohon an Felix Juanardo bertgl 18 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
12 | Surat Kuasa Pemohon an Kindom M. bertgl 25 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
13 | Surat Kuasa Pemohon an Ikhsan P.F. bertgl 18 Jan 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
14 | Daftar bukti P-1 sd P-21 | 12 rangkap | Pemohon | |
15 | Bukti fisik P-1, P-11 sd P-19 | 12 rangkap | Pemohon | |
16 | Keterangan DPR - RI | 12 rangkap | Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 | Pemohon |
17 | Softcopy | 1 file | Pemohon | |
18 | Keterangan Presiden | 12 rangkap | Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 | Pemerintah |
19 | Keterangan Tambahan Pemerintah | 12 rangkap | Pemerintah | |
20 | Softcopy | 2 files | Pemerintah | |
21 | Kesimpulan Pemohon | 12 rangkap | Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 | Pemohon |
22 | Softcopy | 1 berkas | Pemohon | |
23 | Surat Kuasa Khusus Mensesneg | 1 berkas | Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. | Pemerintah |
24 | Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung | 1 berkas | Pemerintah |
Detail Perkara
No Perkara | : | 4/PUU-XVII/2019 |
Pokok Perkara | : | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon | : | Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, |
Kuasa Hukum | : | Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. |
Risalah Sidang
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 003/PUU-IV/2006 | Tindak Pidana Korupsi | Tracking | |
2 | 20/PUU-VI/2008 | Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara | Tracking | |
3 | 3/PUU-IX/2011 | Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) | Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat | Tracking |
4 | 16/PUU-X/2012 | Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. | Tracking |
5 | 8/PUU-XI/2013 | Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) | H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi | Tracking |
6 | 21/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Drs. Setya Novanto | Tracking |
7 | 7/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Khaeruddin, S.H., S.Sy. | Tracking |
8 | 8/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. | Tracking |
9 | 27/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. | Tracking |
10 | 32/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah | Tracking |
11 | 29/PUU-XIX/2021 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 | H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. | Tracking |