Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
01-02-2019
1
2
01-02-2019
3
11-01-2019
4
5
22-01-2019
6
7
8
9
20-05-2019
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-02-2019 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 01-02-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 11-01-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 22-01-2019
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 20-05-2019
09:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Pemrohonan bertanggal 7 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
2 Surat Kuasa an Jupri bertanggal 2 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
3 Surat Kuasa an Ade Putri Lestari bertanggal 4 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
4 Surat Kuasa an Ade Oktav Dila Livia bertanggal 4 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
5 Daftar P-1 sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
6 Bukti P-1 sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
7 Perbaikan permohonan bertanggal 1 Feb 2019 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
8 Surat Kuasa Pemohon an Ilyas Dunda bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
9 Surat Kuasa Pemohon an Wisnu Prabawa bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
10 Surat Kuasa Pemohon an Arif Triono bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
11 Surat Kuasa Pemohon an Felix Juanardo bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
12 Surat Kuasa Pemohon an Kindom M. bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
13 Surat Kuasa Pemohon an Ikhsan P.F. bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
14 Daftar bukti P-1 sd P-21 12 rangkap Pemohon
15 Bukti fisik P-1, P-11 sd P-19 12 rangkap Pemohon
16 Keterangan DPR - RI 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemohon
17 Softcopy 1 file Pemohon
18 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemerintah
19 Keterangan Tambahan Pemerintah 12 rangkap Pemerintah
20 Softcopy 2 files Pemerintah
21 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemohon
22 Softcopy 1 berkas Pemohon
23 Surat Kuasa Khusus Mensesneg 1 berkas Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. Pemerintah
24 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 berkas Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa,
Kuasa Hukum : Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-01-22 10:23:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-02-06 13:35:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2019-03-05 11:30:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
4 2019-05-20 09:46:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
2 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
3 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
4 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
5 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
6 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
7 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
8 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
9 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
10 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
11 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking