Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
01-02-2019
1
2
01-02-2019
3
11-01-2019
4
5
22-01-2019
6
7
8
9
20-05-2019
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-02-2019 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 01-02-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 11-01-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 22-01-2019
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 20-05-2019
09:30 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Pemrohonan bertanggal 7 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
2 Surat Kuasa an Jupri bertanggal 2 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
3 Surat Kuasa an Ade Putri Lestari bertanggal 4 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
4 Surat Kuasa an Ade Oktav Dila Livia bertanggal 4 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
5 Daftar P-1 sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
6 Bukti P-1 sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
7 Perbaikan permohonan bertanggal 1 Feb 2019 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
8 Surat Kuasa Pemohon an Ilyas Dunda bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
9 Surat Kuasa Pemohon an Wisnu Prabawa bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
10 Surat Kuasa Pemohon an Arif Triono bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
11 Surat Kuasa Pemohon an Felix Juanardo bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
12 Surat Kuasa Pemohon an Kindom M. bertgl 25 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
13 Surat Kuasa Pemohon an Ikhsan P.F. bertgl 18 Jan 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
14 Daftar bukti P-1 sd P-21 12 rangkap Pemohon
15 Bukti fisik P-1, P-11 sd P-19 12 rangkap Pemohon
16 Keterangan DPR - RI 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemohon
17 Softcopy 1 file Pemohon
18 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemerintah
19 Keterangan Tambahan Pemerintah 12 rangkap Pemerintah
20 Softcopy 2 files Pemerintah
21 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 Pemohon
22 Softcopy 1 berkas Pemohon
23 Surat Kuasa Khusus Mensesneg 1 berkas Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. Pemerintah
24 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 berkas Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 4/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa,
Kuasa Hukum : Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-01-22 10:23:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-02-06 13:35:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2019-03-05 11:30:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
4 2019-05-20 09:46:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
2 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
3 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
4 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
5 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
6 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
7 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
8 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
9 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
10 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
11 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking
12 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
13 57/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maria Goretty Batlayeri Tracking
14 64/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Marion Tracking
15 157/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Michael Munthe, dkk. Tracking
16 114/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antonius Nicholas Stephanus Kosasih Tracking