Tracking Perkara - MKRI

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	10-01-2020	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	03-02-2020	Penyerahan Perbaikan Permohonan
4	09-01-2020	Permohonan sudah di Registrasi	Permohonan
5		Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	20-01-2020 11:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	26-02-2020 14:00 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Permohonan bertanggal 28 Oktober 2019	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap.	Pemohon
2	Surat Kuasa bertanggal 20 Oktober 2019	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap.	Pemohon
3	Fotokopi KTP Pemohon	12 rangkap		Pemohon
4	Fotokopy Kartu Advokat an Habel Rumbiak	12 rangkap		Pemohon
5	Daftar Bukti P1 sd P4	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap.	Pemohon
6	Bukti Fisik P1 sd P4	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap.	Pemohon
7	Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti	2 files		Pemohon
8	Perbaikan Permohonan bertanggal 1 Februari 2020 untuk Perkara No 4/PUU-XVIII/2020	12 rangkap	1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap	Pemohon
9	Softcopy Perbaikan Permohonan bertanggal 1 Februari 2020	1 file	Softcopy dicopy dari flashdisk Pemohon	Pemohon
10	Daftar Alat Bukti P-5 sd P-9	12 rangkap	Perkara Nomor 4/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11. copy. Mohon softcopy diserahkan via email.	Pemohon
11	Bukti Fisik P-5 sd P-9	12 rangkap	1 asli, 11. copy.	Pemohon

No Perkara	:	4/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara	:	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945
Pemohon	:	Penetina Cani Cesya Kogoya
Kuasa Hukum	:	Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. dan Ivan Robert Kairupan, S.H.

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	116/PUU-VII/2009	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua		Tracking
2	81/PUU-VIII/2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	1. Drs. John Ibo., MM. 2. Yosep Yohan Auri. 3. Robert Melianus. 4. Jimmy Demianus Ijie., S.H.	Tracking
3	12/PUU-IX/2011	Pengujian materiil Permohonan Pengujian Materiil Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Barnabas Suebu, S.H,	Tracking
4	29/PUU-IX/2011	Permohonan Pengujian Pasal 20 ayat (1) Huruf a UU no. 21 Tahun 2001 telah diubah menjadi UU. No. 35 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan UU. No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU. No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Komarudin Watubun, S.H., M.H.	Tracking
5	41/PUU-IX/2011	Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua	Habel Rumbiak, SH, SpN	Tracking
6	3/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	Ramses Wally, SH., Yustus Kambu, SH., Andi Ismail	Tracking
7	102/PUU-X/2012	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	Paulus Agustinus Kafiar	Tracking
8	33/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua	Paulus Agustinus Kafiar	Tracking
9	121/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-UNdang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lenis Kogoya, Paskalis Netep	Tracking
10	34/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hofni Simbiak, S.Th., Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau, S.E.	Tracking
11	41/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa	Tracking
12	47/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Majelis Rakyat Papua, yang diwakili oleh Timotius Murib selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, Yoel Luiz Mulait, S.H., selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, dan Debora Mote, S.Sos., selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Perempuan.	Tracking