Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Tracking Perkara
13-02-2024
1
2
3
05-03-2024
4
05-03-2024
5
21-03-2024
6
7
03-07-2024
8
9
15-07-2024
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 13-02-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 21-02-2024 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 05-03-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 40/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 40/PUU/PAN.MK/ARPK/03/2024 ARPK
5 05-03-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 50.40/PUU/PAN.MK/SP/03/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 21-03-2024
08:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 03-07-2024
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 15-07-2024
13:30 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan/Ketetapan
Jadwal Sidang

11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 12 Februari 2024 1 rangkap Asli. Pemohon
2 Surat Kuasa Forum Osis Nomor: 0001/FOSDKI/SK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. 1 rangkap Asli, tanpa materai. Pemohon
3 Surat Kuasa Indonesia Food Security Review Nomor: 0001/IFSR/SK/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. 1 rangkap Asli, tanpa materai. Pemohon
4 Salinan KTP a.n. Rifaldo Deska Putra, Winda Purnama Ningsih, I Dewa Made Agung Kertha, Afatehan Septianta, Galvien Krisna Sumarga. 1 rangkap Copy. Pemohon
5 Salinan SK Menkumham Nomor AHU-0002342.AH.01.04.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Indonesia Food Security Review. 1 rangkap Copy. Pemohon
6 Pernyataan Pers IFSR, MAKSI, FOSDKI Jakarta 1 rangkap copy. Pemohon
7 Surat Kuasa IFSR Nomor: 0001/IFSR/SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024. 1 rangkap Asli. Pemohon
8 Salinan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1 rangkap copy Pemohon
9 Salinan UUD 1945 1 rangkap copy. Pemohon
10 Softcopy bukti Pemohon 1 pdf Diterima via email pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pkl. 15.17 WIB. Pemohon
11 Bukti Fisik P-1 sd P-3 1 rangkap Hanya 1 (satu) asli nazegelennya Pemohon
12 Permohonan Pencabutan 1 file (PDF) Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 Pemohon
13 Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 1 rangkap 1 asli. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 40/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon : Indonesia Food Security Review
Forum OSIS
Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-Siswi Indonesia
Alfatehan Septianta
Rifaldo Deska Putra, S.T.
Kuasa Hukum : Glory Harimas Sihombing, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, Winda Purnama Ningsih
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 011/PUU-III/2005 Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang Dari 20 Persen Dari APBN Dan APBD Tracking
2 021/PUU-IV/2006 Badan Hukum Pendidikan Tracking
3 24/PUU-V/2007 Inkonstitusionalitas Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Gaji Pendidik Tracking
4 48/PUU-VI/2008 Sisdiknas Tracking
5 11/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BPH) Tracking
6 21/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP) Tracking
7 136/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan Tracking
8 58/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan Tracking
9 14/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 Drs. Andi Maddusila Tracking
10 47/PUU-IX/2011 Permohonan uji Materi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 71 Tentang Sisdiknas Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS Tracking
11 5/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif. Tracking
12 77/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum Tracking
13 92/PUU-XII/2014 Permohonan uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 3.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 4.Yayasan Aulia, 5.Yayasan Insan Sembada, 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 8. dll. Tracking
14 11/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., Sholehudin, S.Pd. Tracking
15 28/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, Dra. Sukarni, Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM., Emmanuela Lupy Ragawidya, Ragil Prasedewo, Anggun Pertiwi Tracking
16 98/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad Tracking
17 45/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sabela Tracking
18 97/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.. Tracking
19 13/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rochmadi Sularsono Tracking
20 65/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mochamad Mashuri Tracking
21 85/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Leonardo Siahaan Tracking
22 3/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Tracking