Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
20-04-2015
3
23-03-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 20-04-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 23-03-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 1 rangkap softcopy sudah dikirim melalui email Pemohon
2 Permohonan 1 berkas asli 11 rangkap berupa CD Pemohon
3 surat kuasa 1 berkas asli 11 rangkap berupa CD Pemohon
4 Daftar alat bukti dan alat bukti P-1, P-11 s/d P-23 1 berkas asli 11 rangkap berupa CD Pemohon
5 Permohonan 12 rangkap Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus 12 rangkap Pemohon
7 Daftar Bukti Pemohon (P-1 s.d P-23) 12 rangkap Pemohon
8 Bukti P-1 s.d P-23 12 rangkap Pemohon
9 Softcopy Permohonan dan daftar alat bukti Harap segera dikirim via email Pemohon
10 Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti Diterima melalui email softcopy@mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 19 Maret 2015 Pemohon
11 Perbaikan Permohonan 12 Rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Pemohon
12 Daftar Bukti P-1 s.d P-19 12 Rangkap Pemohon
13 Bukti P-1,P-11,P-15 s.d P-17 12 Rangkap Pemohon
14 Identitas Pemohon dan Kuasa Hukum 1 Rangkap Kurang Identitas Kuasa Hukum 2 Orang Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Bukti Mohon Segera Dikirim Via Email Pemohon
16 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti 2 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Diterima melalui email tanggal 21 April 2015. Pemohon
17 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Pemerintah
18 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Pemerintah
19 Daftar Ahli dan Saksi Fakta 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Softcopy dikirim via email Pemohon
20 CV Ahli Andang Binawan 12 rangkap CV Ahli lainnya menyusul via softcopy/bukti fisik Pemohon
21 Softcopy Daftar Ahli dan CV Ahli a.n. Andang Binawan 2 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 21 Mei 2015. Pemohon
22 Surat Permintaan Penggabungan Pemeriksaan Persidangan dengan Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 1 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Pemohon
23 Revisi Daftar Ahli tanggal 25 Mei 2015 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Diserahkan pascasidang Pk. 16.50 WIB Pemohon
24 CV a.n. Frans Limahelu 12 rangkap Diserahkan pascasidang Pk. 16.50 WIB Pemohon
25 Keterangan Ahli a.n. Frans Limahelu 10 rangkap Diserahkan pascasidang Pk. 16.50 WIB Pemohon
26 Softcopy Softcopy Daftar Ahli Tambahan, CV Ahli a.n. Frans Limahelu, Keterangan Ahli a.n. Frans Limahelu 3 files Perkara No. 40/PUU-XIII/2015 diterima via email tanggal 26 Mei 2015 Pemohon
27 Keterangan Ahli Pemohon a.n. Eddy O.S. Hiariej 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Diterima melalui email tanggal 9 Juni 2015. Pemohon
28 Keterangan Ahli a.n. Saldi Isra 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 10 Juni 2015. Pemohon
29 Keterangan Ahli a.n. Saldi Isra (FINAL) 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 10 Juni 2015. Pemohon
30 C.V. Ahli a.n. Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H. 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Pemohon
31 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 DPR
32 Softcopy 1 file DPR
33 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 Pemerintah
34 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Pemerintah
35 Kesimpulan Pemohon bertanggal 8 Juli 2015 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
36 Daftar Bukti P-20 s.d. P-51 12 rangkap Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
37 Bukti Fisik P-20 s.d. P-51 12 rangkap Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 40/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Bambang Widjojanto
Kuasa Hukum : Nursyahbani Katjasungkana S.H., Abdul Ficar Hajar, S.H., M.H., Boedhi Wijardjo, S.H., Budi Setyanto, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-04-07 14:14:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2015-06-23 11:09:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [KPK]) (VI) PDF AUDIO
3 2015-06-30 14:08:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [KPK]) (VII) PDF AUDIO
4 2016-05-31 14:17:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
2 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
3 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
4 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
5 016/PUU-IV/2006 - Tracking
6 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
7 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
8 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
9 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
10 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
11 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
12 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
13 5/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
14 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
15 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
16 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
17 81/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 M. Farhat Abbas, SH,MH Tracking
18 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
19 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
20 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
21 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
22 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
23 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
24 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
25 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
26 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
27 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
28 68/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II) Tracking
29 87/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
30 160/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Boyamin Bin Saiman, S.H. Tracking
31 163/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman, S.H. sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri Tracking