Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
24-06-2016
1
2
31-05-2016
3
28-04-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 24-06-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 31-05-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 28-04-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti mohon diserahkan. Bukti Fisik (sekurang-kurangnya 2 buah) dan Daftar Buktinya mohon diserahkan. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 7 Maret 2016 12 Rangkap Mohon dilengkapi kuasa yang belum bertanda tangan Pemohon
3 Identitas Kuasa Pemohon an. Ardi Mbalembout dan Jelani 12 Rangkap Pemohon
4 Copy KTP Kuasa Hukum an Mbalembout 12 rangkap Copy KTP Pemohon mohon diserahkan Pemohon
5 Copy KTP dan identitas Kuasa Hukum an Leonardo Woy 12 rangkap Pemohon
6 Copy Surat kuasa bertanggal 7 Maret 2016 11 rangkap Tanda tangan lengkap, berkas asli mohon diserahkan Pemohon
7 Softcopy daftar bukti 1 file Softcopy permohonan mohon diserahkan Pemohon
8 Daftar bukti P-1 s.d. P-2 12 rangkap Bukti fisik mohon diserahkan Pemohon
9 Copy KTP Kuasa Hukum an Jelani Christo 12 rangkap Pemohon
10 Surat Kuasa Asli bertanggal 1 April 2016 12 Rangkap Pemohon
11 Identitas Pemohon an. Sisno Adiwinoto 12 Rangkap Pemohon
12 Daftar Bukti P1 sd P4 12 Rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P1 sd P4 12 Rangkap Pemohon
14 Softcopy Permohonan dan Daftar bukti 2 files Pemohon
15 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
16 Surat permohonan penggabungan Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 dengan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 12 rangkap Pemohon
17 Daftar alat bukti tambahan dan Alat Bukti Tambahan P-5 dan P-6 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 (diterima dalam persidangan dan berkas asli sudah diterima oleh PP) Pemohon
18 daftar saksi ahli dan CV a.n Atmasasmita, Muhammad Rullyandi. 1 rangkap perkara No. 40/PUU-XIV/2016 Pemohon
19 KETERANGAN AHLI a.n Romli Atmasasmita 12 rangkap Pemohon
20 CV Ahli a.n Romli Atmasasmita dan Muhammad Rullyandi 12 rangkap Pemohon
21 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
22 Softcopy kesimpulan Pemohon 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Diterima vai email tgl 24 Juni 2016. Pemohon
23 Softcopy perbaikan permohonan 1 file Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Diterima via email tgl 1 Juni 2016. Pemohon
24 Pendapat dan CV Ahli an Hayyan ul Haq, Ph.D 12 Rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirimkan via email. Pemerintah
25 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 Pemerintah
26 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. DPR
27 Softcopy keterangan DPR 1 file DPR
28 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016 Pemerintah
29 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 40/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Drs. Sisno Adiwinoto, M.M.
Kuasa Hukum : MM. Ardy Mbalembout, SH., MH., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-05-18 14:47:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-06-01 14:11:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-06-02 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VI & III) PDF AUDIO
4 2016-06-16 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2017-01-11 13:27:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
13 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
14 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking