Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
15-08-2019
1
2
25-09-2019
3
26-08-2019
4
5
12-09-2019
6
7
8
9
23-10-2019
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 15-08-2019 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 25-09-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 26-08-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 12-09-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 23-10-2019
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 17 Juni 2019 12 rangkap asli semua. Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 sd P-3 12 rangkap asli semua. Pemohon
3 Bukti P-1 sd P-3 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
4 Softcopy permohonan dan daftar bukti 1 CD Pemohon
5 Surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan pendahuluan 1 berkas Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 Pemohon
6 Perbaikan Permohonan bertanggal 25 September 2019 12 rangkap Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 Pemohon
7 Softcopy 1 file Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 40/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-09-12 11:09:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-09-26 14:02:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2019-10-23 10:14:00 PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
5 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
6 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
7 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
8 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking