Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 30-11-2020 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP | Permohonan |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
7 | 06-07-2020 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
4 | 09-06-2020 | Permohonan sudah di Registrasi | Permohonan |
5 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan | - | |
6 | 22-06-2020 14:00 WIB |
Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
8 | - | Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan | - |
9 | - | Rapat Permusyawaratan Hakim | - |
10 | 27-08-2020 10:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
Jadwal Sidang File Putusan |
11 | - | Telah diterbitkan salinan Putusan | - |
Berkas
1 | Permohonan bertanggal 2 Juni 2020 | 12 rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
2 | Daftar Bukti P-1 sd P-6 | 12 rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
3 | Bukti Fisik P-1 sd P-6 | 12 rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
4 | Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti | 1 folder | Pemohon | |
5 | Surat Kuasa Substitusi bertanggal 22 Juni 2020 | 12 rangkap | Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020 | Pemohon |
6 | Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Juli 2020 | 12 rangkap | Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dikirimkan via email. | Pemohon |
7 | Daftar Alat Bukti P-1 sd P-11 | 12 rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
8 | Bukti Fisik P-3 sd P-11 | 12 rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
9 | Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juli 2020 an Maulana Farras Ilmanhuda | 12 Rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
10 | Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Juli 2020 an Kevin Jonathan L F | 12 Rangkap | 1 asli, 11 rangkap | Pemohon |
Detail Perkara
No Perkara | : | 40/PUU-XVIII/2020 |
Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 |
Pemohon | : | Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu |
Kuasa Hukum | : |
Risalah Sidang
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 27/PUU-VII/2009 | Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR | Tracking | |
2 | 44/PUU-X/2012 | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung | I Made Sudana, SH | Tracking |
3 | 25/PUU-XI/2013 | Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L | Tracking |
4 | 27/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. | DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III | Tracking |
5 | 36/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana | I Made Sudana | Tracking |
6 | 30/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin | Tracking |
7 | 39/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Ina Mutmainah | Tracking |
8 | 92/PUU-XIII/2015 | Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 | Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk. | Tracking |
9 | 53/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H | Tracking |
10 | 69/PUU-XV/2017 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Donaldy Christian Langgar | Tracking |
11 | 62/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Sutrisno Nugroho | Tracking |
12 | 85/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | Tracking |
13 | 46/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Marion Kova | Tracking |
14 | 2/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 | Aristides Verissimo de Sousa Mota | Tracking |
15 | 43/PUU-XIX/2021 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Vikash Kumar Dugar | Tracking |