Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
22-10-2020
1
2
06-07-2020
3
09-06-2020
4
5
23-06-2020
6
7
8
14-10-2020
9
14-01-2021
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 22-10-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 06-07-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 09-06-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 23-06-2020
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 18-08-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  03-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  22-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  14-10-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 14-01-2021
09:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Nomor 098/ZP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 133/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus No 015/SK/ZP/IV/20 tanggal 29 April 2020 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 133/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti No 097/ZP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 133/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
4 Bukti P-1 (sudah leges meterai) 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 133/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
5 Permohonan Nomor 098/ZP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap (untuk MK). Terdapat kelebihan sebanyak 2 rangkap dari Pemohon Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus No 015/SK/ZP/IV/20 tanggal 29 April 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap (untuk MK). Terdapat kelebihan sebanyak 4 rangkap dari Pemohon. Selanjutnya, terdapat Surat Kuasa Khusus No 015/SK/ZP/IV/2020 yang tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, tanpa tanggal, serta tanpa meterai pula. Kuasa hukum yang tercantum namanya a.n Naufal Reynaldo, S.H., Abdul Hafid, S.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., dan Afiyah Rohana, S.H. Pemohon
7 Fotokopi KTP a.n Taufik Surya Darma 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
8 Fotokopi KTA dan Berita Acara Pengambilan Sumpah para Kuasa Hukum 1 Rangkap 1 Rangkap Pemohon
9 Daftar Alat Bukti No 097/ZP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 untuk Bukti P1 sd P2 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap (untuk MK). Terdapat kelebihan sebanyak 2 rangkap dari Pemohon Pemohon
10 Bukti P1 sd P2 (sudah leges meterai) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap (untuk MK). Terdapat kelebihan sebanyak 2 rangkap dari Pemohon (dijilid bersama dengan Daftar Alat Bukti) Pemohon
11 Softcopy Permohonan 098/ZP/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan Daftar Alat Bukti P1 sd P2 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI tanggal 4 Juni 2020 pukul 16.48 WIB Pemohon
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Juli 2020 12 rangkap Perkara Nomor 41/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
13 Daftar Alat Bukti P-3 sd P-14 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
14 Bukti Fisik P-3 sd P-14 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
15 Softcopy Perbaikan dan Daftar Alat Bukti 2 files Pemohon
16 Surat No 121/ZP/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Prioritas Pemeriksaan Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
17 Softcopy Keterangan Presiden untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 14 Agustus 2020 pukul 12.47PM/12.47 WIB) Pemerintah
18 Keterangan Presiden untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
19 Softcopy Keterangan Presiden untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 14 Agustus 2020 pukul 12.47 PM/12.47 WIB) Pemerintah
20 Surat Kuasa Khusus Presiden tanggal 17 Juli 2020 dan Surat Kuasa Subtitusi No: SKU-287/MK.01/2020 tanggal 3 Agustus 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
21 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden bulan September 2020 dan Lampiran (untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (2 September 2020, pukul 09.42 AM/09.42 WIB) Pemohon
22 Keterangan Tambahan Presiden bulan September 2020 dan Daftar Lampiran (untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
23 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden bulan September 2020 dan Lampiran (untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (2 September 2020, pukul 12.21 PM/12.21 WIB) Pemerintah
24 Lampiran Keterangan Tambahan (untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 10 Rangkap 10 Rangkap Pemerintah
25 Keterangan Ahli, CV dan KTP Ahli a.n Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) Pemohon
26 Keterangan Ahli, CV dan KTP Ahli a.n Tjip Ismail 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
27 Softcopy Keterangan Ahli dan CV masing-masing Ahli a.n Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dan Tjip Ismail 4 files (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
28 Keterangan Ahli a.n Tjip Ismail tanggal 31 Agustus 2020 (sudah ditandatangani) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
29 Keterangan Ahli a.n Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb tanggal 3 September 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020), sudah ditandatangani 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
30 Softcopy Keterangan Ahli a.n Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb 1 file (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
31 Keterangan DPR untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap DPR
32 Surat No: PW/10957/DPR RI/IX/2020 tanggal 16 Septmber 2020 perihal: Berhalangan Hadir untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 1 Rangkap 1 Rangkap DPR
33 Softcopy Keterangan DPR 2 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk DPR DPR
34 Keterangan Tertulis Ahli 12 Perkara: 41/PUU-XVIII/2020 1 Asli 11 Copy Pemerintah
35 Curriculum Vitae Ahli 12 Pemerintah
36 Keterangan Ahli atas nama Dr. Tedy Anggoro, S.H., M.H., CRA. 12 Pemerintah
37 Curriculum Vitae 12 Pemerintah
38 Soft Copy 1 Pemerintah
39 Kesimpulan Pemohon tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
40 Softcopy Kesimpulan Pemohon 2 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon
41 Softcopy Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 41/PUU-XVIII/2020, Keterangan Ahli an. Dian P.N. Simatupang dan Hendry Julian Noor 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email Panitera MK (Kamis,22 Oktober 2020 pukul 7.36 AM/7.36 WIB) Pemerintah
42 Kesimpulan Pemerintah tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara No 41/PUU-VIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
43 Keterangan Ahli a.n Dr. Dian P.N Simatupang, S.H., M.H tanggal 21 Oktober 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 12 Rangkap Pemerintah
44 Keterangan Ahli a.n Hendry Julian Noor tanggal 21 Oktober 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 12 Rangkap Pemerintah
45 Softcopy Kesimpulan Pemerintah, Keterangan Ahli masing-masing a.n Dr. Dian P.N Simatupang, S.H., M.H dan Hendry Julian Noor 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui 2 (dua) buah CD-R Pemerintah
46 Surat No. 175/ZP/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Prioritas Penjadwalan Sidang Pengucapan Putusan Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
47 Softcopy Surat No. 175/ZP/XI/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Permohonan Prioritas Penjadwalan Sidang Pengucapan Putusan Perkara 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI 9Kamis, 12 November 2020 pukul 14.38 WIB) Pemohon
48 Softcopy Surat Permohonan Prioritas dan Pemberitahuan Berita Acara Pelaksanaan Sita dalam Perkara No 41/PUU-XVIII/2020 tanggal 2 Desember 2020 (beserta Lampiran Surat Berita Acara Penyitaan masing-masing bertanggal 23 November 2020) 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email Panitera MK (Kamis, 3 Desember 2020 pukul 07.04 WIB) Pemohon
49 Softcopy Surat Permohonan Salinan Keterangan Ahli Pemerintah tanggal 4 Desember 2020 (Perkara No 41/PUU-XVIII/2020) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email Panitera MK (Jumat, 4 Desember 2020 pukul 13.37 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 41/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945
Pemohon : Taufik Surya Dharma
Kuasa Hukum : R. A Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-06-23 13:45:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-07-09 14:20:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-08-18 11:44:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2020-09-03 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2020-09-22 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2020-10-14 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
7 2021-01-14 09:16:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 3/PUU-VI/2008 Kewenangan Bpk Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Terhadap Informasi Pajak Atas Harta Benda Wajib Pajak Tracking
2 30/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. PT. Hutahaean Tracking
3 104/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Perkasa Kentjana Putra Tracking
4 133/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Nizarman Aminuddin Tracking
5 13/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Edi Pramono Tracking
6 10/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Harapan Sinar Abadi Tracking
7 68/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanto selaku Direktur Utama PT Wira Pratama Gasindo Tracking
8 30/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Puguh Suseno Bin Sumarsono Tracking
9 168/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Surianingsih Tracking