Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b)
Tracking Perkara
1
2
3
15-04-2013
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-04-2013 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 15-04-2013 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 softcopy permohonan 1 digital file Pemohon
4 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-11 12 eks Pemohon
5 Daftar BuktiPemohon dan Bukti-Bukti P-1 sd P-3 (Melengkapi Bukti P-1, P-2, dan P-3 yang telah Disahkan dalam Persidangan, Rabu, 29 Mei 2013) 12 rangkap Terkait Perkara Nomor: 43/PUU-XI/2013 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 43/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b)
Pemohon : Ir. Samady Singarimbun
Kuasa Hukum : Ir. Tonin Tachta Singarimbun,SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-09-25 13:40:00 Pengucapan Putusan PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
10 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
11 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
12 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
13 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
14 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking
15 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
16 30/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar Tracking
17 70/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III) Tracking
18 6/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking
19 018/PUU-IV/2006 Konstitusionalitas Perintah Penahanan Tracking
20 7/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
21 5/PUU-VI/2008 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
22 17/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
23 22/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
24 28/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
25 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
26 64/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang Tracking
27 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Tracking
28 69/PUU-VIII/2010 Pengujian materiil Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Yoseph Ly, Tracking
29 10/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Liem Marita Alias Aling Tracking
30 16/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut KUHAP) Khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal (5 ayat (1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Abu Bakar Ba'asyir Tracking
31 17/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 Irwan Kurniawan, S.H. Tracking
32 39/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP Yoseph Ly Tracking
33 56/PUU-IX/2011 Pengujian Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Ir. Agusrin M Najamudin Tracking
34 65/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tjetje Iskandar Tracking
35 67/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Fans Delu Tracking
36 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
37 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
38 69/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan H. Parlin Riduansyah Tracking
39 71/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 244 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dr. H. Idrus, M.Kes Tracking
40 76/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Ir. Fadel Muhammad Tracking
41 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Muhamad Zainal Arifin, S.H. Tracking
42 98/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 80 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Boyamin dan Supriyadi Tracking
43 114/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dr. H. Idrus M.Kes Tracking
44 115/PUU-X/2012 Permohonan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP DR. Ismail, M.Ag Tracking
45 3/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hendry Batoarung Ma'dika Alias Papa Nio Tracking
46 21/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. (Pemohon I), dan Boyamin (Pemohon II) Tracking
47 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 268 ayat (3) Antasari Azhar, SH., M.H Tracking
48 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
49 53/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Frasa "Ditahan" dan "tahanan" Pada Pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang dasar Negara 1945 Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M Tracking
50 68/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
51 78/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1) Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Satim 2)Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Tracking
52 102/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
53 21/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bachtiar Abdul Fatah Tracking
54 67/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
55 117/PUU-XII/2014 PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 17, PASAL 21 AYAT (1) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 {Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2)} Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum Tracking
56 120/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 H. Mawardi, Sri Ambarwati SE., MM., Dani Setiawan, A.Md Tracking
57 136/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sudarto Tracking
58 17/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Boyamin, Supriyadi, Arif Sahudi SH.,MH Tracking
59 18/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Emus Mustarman Bin Harja Tracking
60 35/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA selaku Ketua Umum Tracking
61 41/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Zainal Arifin, SH Tracking
62 44/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Ryand Tracking
63 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
64 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
65 108/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
66 123/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., MH., dkk. Tracking
67 130/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Usman Hamid, Choky Risda Ramadhan, Carlos Tuah, dan Andro Supriyanto Tracking
68 33/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Anna Boentaran Tracking
69 44/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos. M. Si Tracking
70 103/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H. Tracking
71 29/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elisa Manurung, S.H. dan Paingot Sinambela, S.H., M.H. Tracking
72 30/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zain Amru Ritonga Tracking
73 42/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. Tracking
74 74/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Emir Moeis, M.Sc Tracking
75 92/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. dan Alungsyah, S.H. Tracking
76 4/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutarjo, S.H., M.H. Tracking
77 66/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), dalam hal ini diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H. dan Herwanto, S.H., M.H. Tracking
78 84/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robert Tantular, MBA Tracking
79 9/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Azam Khan, S.H. Tracking
80 60/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd dan Evan Waluyo Rostanadji Tracking
81 61/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. La Arta, M.Si Tracking
82 69/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erko Mojra Tracking
83 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
84 12/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Tracking
85 26/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Azwarmi als Armi Tracking
86 46/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Prof. Dr. H.R. Abdussalam Tracking
87 56/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Drs. Channy Oberlin Aritonang Tracking
88 53/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe Tracking
89 4/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe, S.H. Tracking
90 28/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Umar Husni Tracking
91 61/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando, S.H., dan Agung Laksono, S.H., Tracking
92 96/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Rudy Hartono Iskandar Tracking
93 27/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana M. Yasin Djamaludin Tracking
94 33/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 1. Asep Muhidin (Pemohon I); 2. Rahadian Pratama (Pemohon II); Tracking
95 115/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Leonardo Siahaan Tracking
96 122/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Asep Muhidin, S.H., M.H., Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA., dan Asep Ahmad Tracking
97 123/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) M. Samosir Pakpahan Tracking
98 158/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Arwan Koty Tracking
99 163/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Imam Subekti Tracking
100 25/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking