Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
30-05-2016
3
29-04-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-04-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 30-05-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 29-04-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap tanda tangan lengkap Pemohon
2 Surat kuasa bertanggal 1 April 2016 12 Rangkap tanda tangan lengkap Pemohon
3 Lampiran kartu advokat dan sumpah kuasa hukum an Haetami, Didik K., dan Hakim Darmawan 12 rangkap Pemohon
4 Lampiran AD ART BPI KPNPN 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy permohonan dan surat kuasa 2 files Softcopy daftar bukti mohon diserahkan. Bukti fisik dan daftar bukti mohon diserahkan. Pemohon
6 Bukti P1-P8 12 rangkap Pemohon
7 Daftar bukti P1-P8 12 rangkap Pemohon
8 Softcopy daftar bukti 1 file Pemohon
9 Perbaikan permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 43/PUU-IV/2016 Pemohon
10 Softcopy perbaikan permohonan 1 file Pemohon
11 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 Pemerintah
12 Keterangan DPR 12 Rangkap Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 DPR
13 Softcopy 1 File DPR
14 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 26 Mei 2016 1 Rangkap Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 Pemerintah
15 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung bertanggal 7 September 2016 1 Rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 43/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H.
Kuasa Hukum : Didi Karya Darmawan, S.E., S.H., M.H., Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., Haetami, S.H., C.L.A., dan Denni Arief Mahesa, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-06-01 14:11:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2016-06-02 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VI & III) PDF AUDIO
3 2016-06-16 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
4 2016-06-18 14:47:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF -
5 2017-01-11 13:27:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
14 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking