Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-07-2021
1
2
3
25-08-2021
4
26-08-2021
5
06-09-2021
6
13-09-2021
7
20-09-2021
8
9
30-09-2021
10
30-09-2021
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-07-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 25-08-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 43/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 43/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2021 ARPK
5 26-08-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 43.43/PUU/PAN.MK/SP/08/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 06-09-2021
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 13-09-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 20-09-2021
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 30-09-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 30-09-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.43/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 tanggal 23 Juli 2021 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 tanggal 23 Juli 2021 Pemohon
3 Surat Kuasa (PDF) 1 0033/PTSR/SK.PAJAK/V[I{202L tanggal 23 Juli 2021 (surat kuasa belum ditandatangani oleh Kuasa Hukum) Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Daftar Alat Bukti belum diberi tanggal dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon
5 Alat Bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
6 File alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
7 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
8 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
9 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
10 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
11 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
12 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
13 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
14 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
15 Tambahan alat bukti 1 Alat Bukti belum diberi Kode Bukti di pojok kanan atas dokumen dan belum dileges meterai Pemohon
16 Bukti Fisik P-1 sd P-18 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. P-13 berupa video belum bermaterai. Daftar Bukti mohon diperbaiki sesuai dengan bukti fisiknya. Pemohon
17 Softcopy Permohonan, Surat Kuasa, Daftar Alat Bukti, Bukti terlampir (belum dileges meterai) 18 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email (Sabtu, 31 Juli 2021 pukul 15.37 WIB) Pemohon
18 Permohonan bertanggal 23 Juli 2021 1 rangkap Pemohon
19 Surat Kuasa bertanggl 23 Juli 2021 1 rangkap Pemohon
20 KTP, KTA, dan Kartu Praktik Kuasa 1 rangkap Pemohon
21 KTP Pemohon 1 rangkap Pemohon
22 Perbaikan Permohonan tanggal 14 September 2021 (Perkara No 43/PUU-XVIII/2021) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Diterima via Pos -Biro Umum Senin, 13 September 2021 pukul 09.30 WIB Pemohon
23 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-19 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
24 Bukti P-19 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
25 Softcopy Perbaikan, Daftar Alat Bukti, dan scan Bukti P-19 5 files (PDF dan Ms Word) Diterima dalam 1 (satu) buah CD Pemohon
26 Surat tanggal 13 September 2021 perihal Pendampingan di Persidangan MK untuk Perkara No 40/PUU-XIX/2021 1 file (PDF) Diterima melalui email Panitera (Senin, 20 September 2021 pukul 10.03 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 43/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pemohon : Vikash Kumar Dugar
Kuasa Hukum : Eddy Christian
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-09-06 13:38:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-09-20 13:39:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-09-30 09:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 27/PUU-VII/2009 Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR Tracking
2 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
3 25/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Tracking
4 27/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III Tracking
5 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
6 30/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin Tracking
7 39/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ina Mutmainah Tracking
8 92/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk. Tracking
9 53/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H Tracking
10 69/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Donaldy Christian Langgar Tracking
11 62/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutrisno Nugroho Tracking
12 85/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Tracking
13 46/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Marion Kova Tracking
14 2/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
15 40/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu Tracking
16 102/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement Oei Halim Wibisono Tracking