Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tracking Perkara
Tracking Perkara
13-04-2023
1
2
3
17-04-2023
4
17-04-2023
5
11-05-2023
6
22-05-2023
7
25-05-2023
8
9
15-06-2023
10
15-06-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 13-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 40/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 14-04-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 17-04-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 43/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 43/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2023 ARPK
5 17-04-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 80.43/PUU/PAN.MK/SP/04/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 11-05-2023
11:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 22-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 25-05-2023
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 15-06-2023
09:30 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-06-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 70.43/PUU/PAN.MK/SPts/06/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 13 April 2023 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
2 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-5 1 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 sd P-5 1 rangkap Asli nasegel Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan DAB 1 folder Pemohon
5 Perbaikan Permohonan tanggal 22 Mei 2023 (Perkara No 43/PUU-XXI/2023), Daftar Alat Bukti tanggal 13 April 2023 untuk Bukti P-1 sd P-5, Daftar Alat Bukti Tambahan tanggal 22 Mei 2023 untuk Bukti P-6 sd P-16, Scan alat bukti P-6 sd P-16 1 file (PDF) Harap Ms-Word dari Perbaikan Permohonan dan DAB dapat dikirim via email: softcopy@mkri.id. Harap berkas fisik dapat disampaikan ke Kepaniteraan MK. Diterima via email MKRI (Senin, 22 Mei 2023 pukul 16.32 WIB) Pemohon
6 Perbaikan Permohonan tanggal 22 Mei 2023 (Perkara No 43/PUU-XXI/2023) 5 rangkap 1 Asli, 4 Rangkap Pemohon
7 Daftar Alat Bukti Tambahan tanggal 22 Mei 2023 untuk Bukti P-6 sd P-16 1 rangkap Asli Pemohon
8 Bukti P-6 sd P-16 1 rangkap Asli Pemohon
9 Softcopy Perbaikan Permohonan dan DAB Tambahan 3 files (Ms Word dan PDF Dicopy dari flashdisk Pemohon dan CD Pemohon Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus No: 009/RaRa/Posko-Orange/PB/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 (Perkara No 43/PUU-XXI/2023) 11 rangkap 1 Asli, 10 Copy Pemohon
11 KTP, KTA dan BAS para Kuasa Hukum 11 rangkap Copy. KTA a.n Surohman expired 30 April 2023, Agus Supriyadi expired 01 Mei 2023, dan Marvan Surya Tua expired 21 Desember 2023 Pemohon
12 Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 Juni 2023 1 rangkap Perkara Nomor 43/PUU-XXI/2023 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 43/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pemohon : Arifin Purwanto, S.H.
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 43/PUU-VIII/2010 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tracking
2 57/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saipul Jamil Tracking
3 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. PT.Tunas Jaya Pratama. 2. PT. Multi Prima Universal. 3. PT. Marga Maju Mapan. Tracking
4 89/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tracking
5 41/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Ridwan Thalib, S.H., B.Bus., B.A., LL.M dan R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A Tracking
6 67/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drh. Khairul Daulay Tracking
7 78/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha Tracking
8 97/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi Tracking
9 23/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Toyota Soluna Community, dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen; dan 2. Reza Aditya, S.H. Tracking
10 41/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Said Iqbal, M.E., Yudi Arianto, Rusli, dkk Tracking
11 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
12 8/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan Tracking
13 14/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Marcell Kurniawan, S.DKV.; 2. Roslianna Ginting, S.H. Tracking
14 15/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Novan Lailathul Rizky; 2. Indah Aprilia; 3. Carotama Rusdiyan; 4. Anidya Octavia Khoirunisa; 5. Munawir. Tracking
15 98/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Irfan Kamil Tracking
16 42/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Arifin Purwanto, S.H. Tracking
17 73/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Leon Maulana Mirza Pasha Tracking
18 114/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Leonardo Siahaan Tracking
19 56/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Taufik Idharudin Tracking