Tracking Perkara - MKRI

Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	09-06-2020	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP	Permohonan
2	-	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	-
7	-	Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan	-
4	17-06-2020	Permohonan sudah di Registrasi	Permohonan
5		Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan	-
6	24-06-2020 14:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	-	Rapat Permusyawaratan Hakim	-
10	22-07-2020 10:00 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan	Jadwal Sidang File Putusan
11	-	Telah diterbitkan salinan Putusan	-

BERKAS
NO	YANG DISERAHKAN	BANYAK	KETERANGAN	PIHAK
1	Permohonan bertanggal 8 Juni 2020	2 files (PDF dan Ms Word)	Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020	Pemohon
2	Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2020	1 file (PDF)	Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020	Pemohon
3	Daftar Alat Bukti P1 sd P4 tanggal 8 Juni 2020	2 files (PDF dan Ms Word)	Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020	Pemohon
4	Scan Bukti P1 (belum leges meterai)	1 file (PDF)	Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020	Pemohon
5	Permohonan bertanggal 8 Juni 2020	12 Rangkap	1 Asli, 11 Rangkap	Pemohon
6	Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2020 dan Kartu Tanda Anggota Advokat para Kuasa Hukum	12 Rangkap	1 Asli, 11 Rangkap	Pemohon
7	Daftar Alat Bukti P1 sd P4 tanggal 8 Juni 2020	12 Rangkap	1 Asli, 11 Rangkap	Pemohon
8	Alat Bukti P1 sd P4	12 Rangkap	1 Asli, 11 Rangkap. Telah dileges meterai	Pemohon
9	Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti P1 sd P4	2 files (Ms Word)	Diterima melalui email softcopy MKRI hari Jumat tanggal 12 juni 2020 pukul 12.12 WIB	Pemohon
10	Surat Pencabutan Permohonan Pengujian UU dalam Perkara No 44/PUU-XVIII/2020 tanggal 2 Juli 2020	1 Rangkap	Diterima melalui Disposisi Ketua MK tanggal 13 Juli 2020 pukul 14.09 WIB	Pemohon

No Perkara	:	44/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara	:	Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon	:	Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)
Kuasa Hukum	:	Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	RISALAH SIDANG
NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	PDF	AUDIO
1	2020-06-24 14:22:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)	PDF	AUDIO
2	2020-07-14 14:05:00	PERBAIKAN PERMOHONAN (II)	PDF	AUDIO
3	2020-07-22 10:13:00	PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN	PDF	AUDIO

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	26/PUU-XIII/2015	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H.	Tracking
2	105/PUU-XIII/2015	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194	Doni Istyanto Hari Mahdi	Tracking
3	25/PUU-XIV/2016	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH.	Tracking
4	25/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara	Tracking
5	48/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan	Tracking