Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Tracking Perkara
10-04-2023
1
2
3
17-04-2023
4
17-04-2023
5
11-05-2023
6
7
29-05-2023
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 10-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 37/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 12-04-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 17-04-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 44/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 44/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2023 ARPK
5 17-04-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 81.44/PUU/PAN.MK/SP/04/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 11-05-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 29-05-2023
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 P-2 UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1 Pemohon
7 P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Albert Ola Masan Setiawan Muda 1 Pemohon
8 P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrew Chua 1 Pemohon
9 Softcopy Permohonan, DAB, & SKK 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 12 April 2023 pukul 19.43 WIB) Pemohon
10 Permohonan bertanggal 10 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
11 Surat Kuasa bertanggal 10 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
12 KTP KUasa an Risky Kurniawan 1 rangkap Pemohon
13 DAB P-1 sd P-4 1 rangkap Pemohon
14 Bukti Fisik P-1 sd P-4 1 rangkap Asli nasegel Pemohon
15 Surat tanggal 21 Mei 2023 perihal Pencabutan Perkara No 44/PUU-XXI/2023 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 23 Mei 2023 pukul 16.50 WIB) Pemohon
16 Surat tanggal 21 Mei 2023 perihal Pencabutan Perkara No 44/PUU-XXI/2023 1 rangkap Asli. Diterima via Biro Umum (Kamis, 25 Mei 2023 pukul 15.00 WIB) Pemohon
17 Daftar Hadir Persidangan Online tanggal 29 Mei 2023 (Perkara No 44/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 29 Mei 2023 pukul 09.08 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 44/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pemohon : Andrew Chua
Albert Ola Masan Setiawan Muda
Kuasa Hukum : Risky Kurniawan
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 69/PUU-XX/2022 Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, ME selaku Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal Tracking
2 82/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Pemohon I); Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si. (Pemohon II); Bayu Satria Utomo (Pemohon III); Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dalam hal ini diwakili oleh Nining Elitos selaku Ketua Umum, dan Sunarno, S.H. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I. selaku Ketua Umum, dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (Pemohon V). Tracking