permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Tracking Perkara
1
2
02-08-2011
3
04-07-2011
4
5
19-07-2011
6
7
8
04-10-2011
9
02-10-2012
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 24-06-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 02-08-2011 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 04-07-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 19-07-2011
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 14-09-2011
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Ket. Pemerintah, DPR dan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (III)
Jadwal Sidang
  28-09-2011
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)
Jadwal Sidang
  04-10-2011
14:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 02-10-2012
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pemerintahan Daerah 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti P-1 s.d. P-8 12 eks Pemohon
4 Copy Identitas Prinsipal 12 eks Pemohon
5 Perbaikan Permohonan 12 Eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Surat Pengajuan Ahli Pemohon serta CV Ahli (Cv Ahli Atas Nama DR Mahfud Sidik MSc Belum diserahkan) 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemohon
7 Pendahuluan Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemerintah
8 Surat permohonan Penundaan Sidang 1 eks Pemerintah
9 Daftar dan Bukti Tambahan Pemohon : P-9 dan P-10 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemohon
10 Kesimpulan Pemohon dan softcopy Kesimpulan 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemohon
11 Kesimpulan Pemerintah 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemerintah
12 Keterangan Pemerintah 12 eks softcopy belum diserahkan Pemerintah
13 Daftar dan Bukti Pemerintah : Pemt-1 s.d Pemt-12 12 eks Bukti belum lengkap, akan dilengkapi tanggal 17 Oktober 2011. Pemerintah
14 softcopy keterangan pemerintah dan kesimpulan Pemerintah
15 Bukti Pemerintah 1 s/d Bukti Pemerintah 12 12 eks Perkara No. 44/PUU-IX/2011 Pemerintah
16 Daftar Bukti Pemerintah 1 s/d 12 12 eks Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 44/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
Pemohon : DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk
Kuasa Hukum : Rudy Alfonso, S.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-07-19 10:00:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF -
2 2011-09-28 11:16:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon & Pemerintah (IV) PDF -
3 2011-10-04 14:00:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
4 2012-10-02 14:15:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 072/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
2 073/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
3 005/PUU-III/2005 Persyaratan Memperoleh Kursi Di DPRD Untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
4 006/PUU-III/2005 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
5 010/PUU-III/2005 Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
6 024/PUU -III/2005 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Tracking
7 001/PUU-IV/2006 Pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Depok Tracking
8 017/PUU-IV/2006 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
9 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
10 5/PUU-V/2007 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
11 9/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
12 14/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
13 15/PUU-V/2007 Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
14 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
15 8/PUU-VI/2008 Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Tracking
16 11/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Otonomi Daerah Di Tingkat Provinsi Pada Provinsi Dki Jakarta Tracking
17 17/PUU-VI/2008 Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah Tracking
18 22/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah Tracking
19 147/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
20 33/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
21 40/PUU-VIII/2010 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Tracking
22 53/PUU-VIII/2010 Pemberhentian Kepala Daerah Tracking
23 75/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H; Tracking
24 76/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Tracking
25 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA Tracking
26 50/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Windu Wijaya., dkk Tracking
27 66/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 110 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Frans Delu Tracking
28 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
29 6/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dr. Salim Alkatiri Tracking
30 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
31 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dareah Mosez Kallem, SH Tracking
32 60/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Zain Alkim Tracking
33 67/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 59 Ayat (5) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tracking
34 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah Drs. Obednego Depparinding. MH Tracking
35 87/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Wawan dan Kasiyono Tracking
36 72/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elwen Roy Pattiasina, SE.MM. Tracking
37 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Erwin Erfian Rifkinnanda Tracking
38 71/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah MAJELIS RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERSATU (MRKTB) (PEMOHON I)., SUNDY INGAN (PEMOHON II)., ANDU (PEMOHON III)., LUTHER KOMBONG (PEMOHON IV)., H.AWANG FERDIAN HIDAYAT, M.H ( (PEMOHON V)., MUSLIHUDDIN ABDURRASYID,M.Pdi (PEMOHON VI)., Ir.H.BAMBANG SUSILO, M.M (PEMOHON VII) Tracking
39 89/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Yadi Supriyadi; 2. Rahmat Kusaeri; 3. Sudirman; 4. Sidiq Permana; 5. Dian; 6. Asep Sobarna; 7. Zamzam A. Raziqin; 8. Didin Saepudin; 9. Cepi Sopandi; 10. Dani Dardani; 11. Hikmat Rohendi; 12. Sachrial; 13. Cecep Supriatna; 14. Erik R. Fauzi; dan 15. Tatang Gunawan Tracking
40 63/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang diwakili oleh Seno Margo Utomo (Ketua), Sudarwanto, S.Pd I, Sp (Sekretaris), dan Iwan Tri Handono (Bendahara), Sujad, Dr. Umar Ma`ruf, S.H., CN., M.Hum., dkk. Tracking
41 1/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pajak Penghasilan Tracking
42 128/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pendelegasian Wewenang Dalam Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Tracking
43 47/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PT. Cotrans Asia Tracking
44 57/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Supriyono Tracking