Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Tracking Perkara
1
2
20-05-2014
3
14-04-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-04-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 20-05-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 14-04-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 12 Rangkap Daftar Bukti dan Bukti-Bukti Pemohon akan dilengkapi tanggal 7 April 2014 Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 Rangkap Pemohon
3 softcopy Permohonan Pemohon 12 Rangkap Pemohon
4 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-5 12 Rangkap Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor 44/PUU-XII/2014 Pemohon
6 softcopy Perbaikan Permohonan Pemohon 1 File Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 44/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Pemohon : Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H
Kuasa Hukum : 1. Dwi Istiawan,S.H. 2. Riyanto,S.H. 3. Novie Edi Isworo,S.H. 4. Jozua.A.P. Poli,S.H. 5. Budi Siswanto,S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-05-08 13:35:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2014-07-15 13:35:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 106/PUU-VII/2009 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Tracking
2 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Herlina Koibur, S.Pi Tracking
3 83/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
4 44/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya Ir. Samady Singarimbun Tracking
5 75/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Drs. H. Zulkarnain Djabar Tracking
6 112/PUU-XIII/2015 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pungki Harmoko Tracking
7 112/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
8 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
9 111/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dr. Sterren Silas Samberi Tracking
10 49/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Tuti Atika Tracking