Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
09-06-2020
1
2
3
17-06-2020
4
5
24-06-2020
6
14-07-2020
7
8
9
22-07-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-06-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 17-06-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 24-06-2020
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 14-07-2020
14:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 22-07-2020
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 8 Juni 2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2020 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P1 sd P4 tanggal 8 Juni 2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
4 Scan Bukti P1 (belum leges meterai) 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 134/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
5 Permohonan bertanggal 8 Juni 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juni 2020 dan Kartu Tanda Anggota Advokat para Kuasa Hukum 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
7 Daftar Alat Bukti P1 sd P4 tanggal 8 Juni 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
8 Alat Bukti P1 sd P4 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Telah dileges meterai Pemohon
9 Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti P1 sd P4 2 files (Ms Word) Diterima melalui email softcopy MKRI hari Jumat tanggal 12 juni 2020 pukul 12.12 WIB Pemohon
10 Surat Pencabutan Permohonan Pengujian UU dalam Perkara No 44/PUU-XVIII/2020 tanggal 2 Juli 2020 1 Rangkap Diterima melalui Disposisi Ketua MK tanggal 13 Juli 2020 pukul 14.09 WIB Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 44/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon : Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris)
Kuasa Hukum : Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-06-24 14:22:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-07-14 14:05:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-07-22 10:13:00 PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 26/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. Tracking
2 105/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Doni Istyanto Hari Mahdi Tracking
3 25/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. Tracking
4 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
5 48/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan Tracking