Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Tracking Perkara
16-03-2022
1
2
3
01-04-2022
4
04-04-2022
5
13-04-2022
6
7
10-05-2022
8
9
31-05-2022
10
31-05-2022
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-03-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 31-03-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 01-04-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 45/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 45/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2022 ARPK
5 04-04-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 45.45/PUU/PAN.MK/SP/04/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 13-04-2022
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 10-05-2022
09:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 31-05-2022
09:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan/Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 31-05-2022 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 69.45/PUU/PAN.MK/SPts/05/2022
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 19 Februari 2022 1 rangkap Asli. Renvoi pada tanggal di halaman 1 Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 1 rangkap Asli Pemohon
8 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy Pemohon
9 Daftar Alat Bukti tanggal 14 Maret 2022 untuk Bukti P-1 sd P-9 1 rangkap Asli Pemohon
10 Bukti P-1 sd P-9 1 rangkap Asli. Catatan pada Bukit P-6 terkait Fisik dokumen Pengesahan Menkum HAM RI No: C-29332HT.01.01.TH.2005 tanggal 24 Oktober 2005 belum dilampirkan. Pemohon
11 Surat Permohonan Pencabutan Perkara 1 rangkap Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022 Pemohon
12 Surat No: 027/MSP/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Surat Permohonan Pencabutan Perkara No 45/PUU-XX/2022 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 9 Mei 2022 pukul 19.58 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 45/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pemohon : Robert Mandala Yasin
Kuasa Hukum : David Surya, SH
Ricky Kurnia Margono, SH
Maruli Tua Sinaga
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-04-13 13:05:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2022-05-10 09:08:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2022-05-31 09:15:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 87/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum Tracking
2 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah Tracking
3 95/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 1. Zakarias Horota; 2. Agustinus R. Kambuaya; 3. Elias Patege. Tracking
4 103/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
5 105/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk. Tracking
6 107/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk Tracking
7 108/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III) Tracking
8 109/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Johanes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
9 3/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum) Tracking
10 4/PUU-XIX/2021 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia `98, dkk Tracking
11 5/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) Tracking
12 6/PUU-XIX/2021 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto Tracking
13 9/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Herman Dambea Tracking
14 30/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Moch Ojat Sudrajat S Tracking
15 46/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D Tracking
16 55/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAkA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon Tracking
17 64/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, sebagai Pemohon I; 2. drh. Jeck Ruben Simatupang, sebagai Pemohon II; 3. drh. Dwi Retno Bayu Pramono, sebagai Pemohon III; 4. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H., sebagai Pemohon IV; 5. drh. Oky Yosianto Christiawan, sebagai Pemohon V; dan 6. Desyanna, sebagai Pemohon VI Tracking
18 10/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 1. Viktor Santoso Tandiasa, selaku Pemohon I; 2. Muhammad Saleh, selaku Pemohon II; 3. Nur Rizqi Khafifah, selaku Pemohon III. Tracking
19 90/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cahaya (Pemohon I) dan M. Syarief Usemahu (Pemohon II) Tracking