Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
22-08-2011
3
22-07-2011
4
5
10-08-2011
6
7
8
08-11-2011
9
21-02-2012
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-07-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 22-08-2011 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 22-07-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 10-08-2011
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 21-09-2011
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR, Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (III)		 Jadwal Sidang
  04-10-2011
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV)		 Jadwal Sidang
  08-11-2011
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Ket. Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 21-02-2012
16:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-47 12 eks Pemohon
4 softcopy permohonan dan daftar bukti Pemohon
5 Perbaikan Permohonan 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Bukti P.48 12 eks Pemohon
7 Softcopy perbaikan permohonan 1 CD Pemohon
8 Daftar Alat Bukti Perkara P.1-P.48 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemohon
9 Daftar Ahli Pemohon serta Masing-masing CV Ahli 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemohon
10 Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemerintah
11 Daftar saksi serta CV dan Fotocopy KTP Saksi 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemohon
12 Permohonan sebagai Pihak Terkait 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pihak Terkait
13 Surat Kuasa Pihak Terkait 12 eks Pihak Terkait
14 Daftar dan Bukti- Bukti Pihak Terkait : PT-1 s.d PT-8 12 eks PT-4 dan PT-7 belum diserahkan Pihak Terkait
15 Kesimpulan Pemerintah dan softcopy 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemerintah
16 Bukti Pemerintah : 1 s.d 6 12 eks Pemerintah
17 Tanggapan Pemohon atas Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemohon
18 Kesimpulan Pemohon 12 eks Pemohon
19 Softcopy kesimpulan dan Tanggapan Pemohon 1 CD Pemohon
20 Daftar Bukti Pemerintah 12 Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pemerintah
21 Bukti Pemerintah : Pem-3 12 eks Pemerintah
22 Kesimpulan Pihak Terkait Koalisi Pembaharuan Kebijakan Kehutanan (KPKK) 12 eks Perkara No.45/PUU-IX/2011 Pihak Terkait
23 Surat Pemohon Perihal : Permohonan Informasi Penyelesaian Perkara : 45/PUU-IX/2011 1 eks 45/PUU-IX/2011 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 45/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
Pemohon : 1). Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., (Pemohon I) 2). Drs. Hambit Bintih, M.M. 3).(Pemohon II) Drs. Duwel Rawing (Pemohon III) 4).Drs. H.Zain Alkim (Pemohon IV) 5).H. Ahmad Dirman (Pemohon V) 6). Drs. Akhmad Taufik, M.Pd. (Pemohon VI)
Kuasa Hukum : 1).M.E. Manurung, S.H., 2)Teddy Turangga, S.H., LL.M., 3)Dr. Agus Surono, S.H., M.H., 4) Rio Riyadi, S.H., 5)Imron Halimi, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-08-10 09:40:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2011-10-04 11:00:00 Mendengarkan Ket. Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
3 2011-11-08 11:00:00 Mendengarkan Ket. Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 021/PUU-III/2005 Perampasan Hak Milik Yang Digunakan Untuk Kejahatan Tracking
2 34/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Norma Hukum Atas Pasal 4 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Khusunya Pasal 27 ayat (1), Psal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2). Maskur Anang Bin Kemas Anang Muhamad Tracking
3 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nonmor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tracking
4 105/PUU-X/2012 Pengujian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Raden Bung Hatta Tracking
5 70/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tracking
6 98/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 PT Inanta Timber & Trading Co Ltd diwakili oleh Sofandra sebagai Direktur Utama Tracking
7 25/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujiam Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) diwakili oleh Ir. Dwisuryo Indroyono, M.Sc dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua dan Pierre Togar Sitanggang selaku Sekretaris Jenderal Tracking