Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Tracking Perkara
Tracking Perkara
18-08-2021
1
2
3
07-09-2021
4
07-09-2021
5
21-09-2021
6
01-10-2021
7
04-10-2021
8
07-12-2021
9
15-12-2021
10
15-12-2021
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 18-08-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 07-09-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 46/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 46/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2021 ARPK
5 07-09-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 46.46/PUU/PAN.MK/SP/09/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
6 21-09-2021
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 01-10-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 04-10-2021
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 15-11-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)		 Jadwal Sidang
  07-12-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Penjelasan Mahkamah (IV)		 Jadwal Sidang
10 15-12-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 15-12-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 61.46/PUU/PAN.MK/SPts/12/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Surat Kuasa 1 Pemohon
7 Bukti P1 1 Pemohon
8 Bukti P-2 1 Pemohon
9 Bukti P-3 1 Pemohon
10 Bukti P-4 1 Pemohon
11 Bukti P-5 1 Pemohon
12 Bukti P-6 1 Pemohon
13 Bukti P-7 1 Pemohon
14 Bukti P-8 1 Pemohon
15 Lanjutan Bukti P-8 1 Pemohon
16 Permohonan tanggal 16 Agustus 2021 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
17 Surat Kuasa Khusus No: 015/SKK-SANS & P/MK/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021, KTP a.n Heru Susetyo serta KTP, BAS, KTA para kuasa hukum 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
18 Surat Kuasa Khusus No: 016/SKK-SANS & P/MK/VII/2021 tanggal 15 Agustus 2021, KTP a.n Eko Noer K serta KTP, BAS, KTA para kuasa hukum 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
19 Daftar Alat Bukti tanggal 18 Agustus 2021 untuk Bukti P-1 sd. P-8 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy. Renvoi di P-3, P-4, & P-5 Pemohon
20 Bukti P-1 sd. P-8 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
21 Softcopy Permohonan, Daftar Alat Bukti, Surat Kuasa Khusus, Alat Bukti 15 files (PDF, JPEG, dan Ms Word) 1 (satu) unit flashdisk Pemohon
22 Surat Pernyataan tanggal 17 September 2021 a.n Eko Noer Kristiyanto 1 Rangkap Asli Pemohon
23 Perbaikan Permohonan tanggal 1 Oktober 2021 (Perkara No 46/PUU-XIX/2021) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
24 Softcopy Perbaikan Permohonan 2 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
25 Daftar Alat Bukti P-9 sd P-23 4 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021. 1 asli, 3 rangkap. Mohon softcopy diserahkan via email Pemohon
26 Bukti Fisik P-9 sd P-23 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pemohon
27 Daftar Alat Bukti Tambahan P-9 sd P-23 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 08.43 WIB) Pemohon
28 Surat No: PPE.PP.06.02-1978 tanggal 10 November 2021 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang untuk Perkara No 46/PUU-XIX/2021 1 rangkap Asli Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 46/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemohon : EKO NOER KRISTIYANTO, S.H., M.H.
HERU SUSETYO, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D
Kuasa Hukum : AGUS SUSANTO, S.H.
DR. WASIS SUSETIO, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-09-21 13:34:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-10-04 13:06:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2021-11-15 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
4 2021-12-07 11:14:00 PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DAN PENJELASAN MAHKAMAH (IV) PDF AUDIO
5 2021-12-15 10:15:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 87/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum Tracking
2 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah Tracking
3 95/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 1. Zakarias Horota; 2. Agustinus R. Kambuaya; 3. Elias Patege. Tracking
4 103/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
5 105/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk. Tracking
6 107/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk Tracking
7 108/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III) Tracking
8 109/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Johanes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal Tracking
9 3/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum) Tracking
10 4/PUU-XIX/2021 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia `98, dkk Tracking
11 5/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) Tracking
12 6/PUU-XIX/2021 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto Tracking
13 9/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Herman Dambea Tracking
14 30/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 Moch Ojat Sudrajat S Tracking
15 55/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAkA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon Tracking
16 64/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, sebagai Pemohon I; 2. drh. Jeck Ruben Simatupang, sebagai Pemohon II; 3. drh. Dwi Retno Bayu Pramono, sebagai Pemohon III; 4. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H., sebagai Pemohon IV; 5. drh. Oky Yosianto Christiawan, sebagai Pemohon V; dan 6. Desyanna, sebagai Pemohon VI Tracking
17 10/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 1. Viktor Santoso Tandiasa, selaku Pemohon I; 2. Muhammad Saleh, selaku Pemohon II; 3. Nur Rizqi Khafifah, selaku Pemohon III. Tracking
18 45/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Robert Mandala Yasin Tracking
19 90/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cahaya (Pemohon I) dan M. Syarief Usemahu (Pemohon II) Tracking