Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
Tracking Perkara
18-04-2023
1
2
3
03-05-2023
4
03-05-2023
5
16-05-2023
6
29-05-2023
7
30-05-2023
8
14-08-2023
9
02-10-2023
10
03-10-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 18-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 43/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 03-05-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 46/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 46/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 03-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 83.46/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 16-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 29-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 30-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 21-06-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)		 Jadwal Sidang
  06-07-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)		 Jadwal Sidang
  13-07-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (V)		 Jadwal Sidang
  26-07-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (VI)		 Jadwal Sidang
  02-08-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon serta Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023 (VII)		 Jadwal Sidang
  07-08-2023
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023 (VIII)		 Jadwal Sidang
  14-08-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (IX)		 Jadwal Sidang
10 02-10-2023
13:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 03-10-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 110.46/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Alat Bukti 1 Pemohon
7 Permohonan bertanggal 18 April 2023 1 rangkap Pemohon
8 Surat Kuasa bertanggal 5, 6, 7,8, 10 dan 11 April 2023 1 rangkap Pemohon
9 Daftar Bukti P-1 sd P-21 1 rangkap Mohon menyerahkan softcopy baik word maupun pdf via email Pemohon
10 Bukti Fisik P-1 sd P-21 1 rangkap P 14B Tanpa tangan Petugas Pos, P-15B hanya materai saja, dan P-18 UU 13/2022 bukan Peraturan DPR Nomor 1/2020 Pemohon
11 Perbaikan Permohonan bertanggal 29 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pemohon
12 DAB (Revisi) P-1 sd P-21 1 rangkap Pemohon
13 DAB dan Bukti Fisik P-22 sd P-24 1 rangkap Pemohon
14 Softcopy Perbaikan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
15 Surat Kuasa Substitusi (Kemenko Perekonomian) No: SKU-11/M.EKON/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 (Perkara No 44/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 19 Juni 2023 pukul 14.24 WIB) Pemerintah
16 SKK Mensesneg bertanggal 17 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pemerintah
17 SKS Menkoperekonomian bertanggal 22 Mei 2023 1 rangkap Pemerintah
18 Surat tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.53 WIB) Pemohon
19 Surat Kuasa Substitusi Menaker RI No: M/31/HK.10.03/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
20 Surat Kuasa Substitusi Menko Polhukam bertanggal 31 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pemerintah
21 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 29 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pemerintah
22 Surat tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online Bagi Ahli serta KTP, CV, ST, dan Keterangan Ahli Pemohon tanggal 31 Juli 2023 a.n Aan Eko Widiarto (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 6 files (JPG, PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 31 Juli 2023 pukul 12.51 WIB) Pemohon
23 KTP, CV, dan Keterangan Saksi a.n Sri Palupi (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 4 files (JPEG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 31 Juli 2023 pukul 14.27 WIB) Pemohon
24 Keterangan tertulis, CV, KTP, ST ahli Pemohon a.n Aan Eko Widiarto 1 rangkap Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 Pemohon
25 Permohonan untuk diberikan akses ahli untuk online bertanggal 31 Juli 2023 1 rangkap Pemohon
26 Keterangan tertulis, CV, KTP, saksi Pemohon a.n Sri Palupi 1 rangkap Pemohon
27 Softcopy Keterangan tertulis, CV, KTP, ST ahli Pemohon a.n Aan Eko Widiarto dan Keterangan tertulis, CV, KTP, saksi Pemohon a.n Sri Palupi 1 folder Pemohon
28 Surat tanggal 16 Agustus 2023 perihal Permintaan Salinan Keterangan serta DAB masing-masing dari DPR dan Pemerintah (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 16 Agustus 2023 pukul 00.16 WIB) Pemohon
29 Kesimpulan Pemohon tanggal 23 Agustus 2023, Daftar Lampiran P-1 s.d Lampiran P-8 tanggal 23 Agustus 2023 berikut Lampiran P-1 sd P-8 (Perkara No 46/PUU-XXI/2023) 9 rangkap 1 Asli, 8 Copy. Kuasa Hukum a.n Roni S M belum TTD Pemohon
30 Softcopy Kesimpulan dan Daftar Lampiran 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 10.28 WIB) Pemohon
31 Softcopy Surat Pemohon bertanggal 29 September 2023 perihal: Permohonan Untuk Diberikan Akses Mengikuti Sidang Secara Online Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 1 pdf Diterima via email pada hari Jumat, 29 September 2023 Pkl. 09.08 WIB. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 46/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Agus Ruli Ardiansyah
Mansuetus Alsy Hanu
Dewi Kartika
Kuasa Hukum : Imelda
Maria Wastu Pinandito
Markus Manumpak Sagala
Naufal Rizky Ramadhan
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
5 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
6 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
8 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
9 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
10 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking