Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Tracking Perkara
30-08-2021
1
2
04-10-2021
3
07-09-2021
4
08-09-2021
5
22-09-2021
6
05-10-2021
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 30-08-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 39/PUU/PAN.MK/AP3/08/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 04-10-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
4 07-09-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 47/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 47/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2021 ARPK
5 08-09-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 47.47/PUU/PAN.MK/SP/09/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI
6 22-09-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 05-10-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 30 Agustus 2021 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 30 Agustus 2021 untuk Bukti P-1 sd P-24 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
9 KTP Pemohon, KTP Kuasa Hukum dan KTA Kuasa Hukum 1 rangkap 1 Copy Pemohon
10 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 31 Agustus 2021 untuk Bukti P-25 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
11 Bukti Fisik P-25 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
12 Softcopy Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 31 Agustus 2021 untuk Bukti P-25 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 13.56 WIB & 14.02 WIB) Pemohon
13 Perbaikan Permohonan tanggal 4 Oktober 2021 12 rangkap Asli. Perkara No 47/PUU-XIX/2021 Pemohon
14 Daftar Alat Bukti tanggal 4 Oktober 2021 untuk Bukti P-26 sd P-P41 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
15 Bukti fisik P-26 sd P-P41 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
16 Softcopy Perbaikan dan Daftar Alat Bukti (tambahan) 4 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 47/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon : Timotius Murib
Kuasa Hukum : Stefanus Roy Rening
Rita Serena Kolibonso
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-09-22 14:04:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2021-10-05 13:02:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 116/PUU-VII/2009 Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tracking
2 81/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana Telah Diubah menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentantg perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 1. Drs. John Ibo., MM. 2. Yosep Yohan Auri. 3. Robert Melianus. 4. Jimmy Demianus Ijie., S.H. Tracking
3 12/PUU-IX/2011 Pengujian materiil Permohonan Pengujian Materiil Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Barnabas Suebu, S.H, Tracking
4 29/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 20 ayat (1) Huruf a UU no. 21 Tahun 2001 telah diubah menjadi UU. No. 35 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan UU. No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU. No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin Watubun, S.H., M.H. Tracking
5 41/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Habel Rumbiak, SH, SpN Tracking
6 3/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentanag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Ramses Wally, SH., Yustus Kambu, SH., Andi Ismail Tracking
7 102/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Paulus Agustinus Kafiar Tracking
8 33/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang otonomi Khusu Bagi Papua dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Paulus Agustinus Kafiar Tracking
9 121/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-UNdang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lenis Kogoya, Paskalis Netep Tracking
10 34/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hofni Simbiak, S.Th., Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau, S.E. Tracking
11 41/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Krisman Dedi Awi Fonataba, S.Sos dan Darius Nawipa Tracking
12 4/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945 Penetina Cani Cesya Kogoya Tracking