Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 29-11-2019 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP | Permohonan |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
7 | 23-09-2019 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | |
4 | 10-09-2019 | Permohonan sudah di Registrasi | Permohonan |
5 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan | - | |
6 | 17-09-2019 11:00 WIB |
Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
7 | 10-10-2019 11:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) |
Jadwal Sidang |
23-10-2019 08:30 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV) |
Jadwal Sidang | |
12-11-2019 11:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V) |
Jadwal Sidang | |
02-12-2019 11:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI) |
Jadwal Sidang | |
8 | - | Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan | - |
9 | - | Rapat Permusyawaratan Hakim | - |
10 | 29-01-2020 10:00 WIB |
Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan |
Jadwal Sidang File Putusan |
11 | - | Telah diterbitkan salinan Putusan | - |
Berkas
1 | Permohonan bertanggal 13 Agustus 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
2 | Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. | Pemohon |
3 | Daftar Bukti P-1 sd P-6 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. | Pemohon |
4 | Bukti P-1 sd P-6 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy. | Pemohon |
5 | Softcopy | 2 files | Pemohon | |
6 | Perbaikan Permohonan bertanggal 23 September 2019 | 12 rangkap | 1 asli, 11 copy | Pemohon |
7 | Softcopy | 1 file | Pemohon | |
8 | Permohonan Menjadi Pihak Terkait dari Bawaslu | 12 rangkap | Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. | bawaslu |
9 | Permohonan Penundaan Jadwal Sidang | 1 rangkap | Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. | Pemerintah |
10 | Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu) bertanggal 16 Okt 19 | 12 rangkap | Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. | Pihak Terkait |
11 | Softcopy Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu) | 1 file | Pihak Terkait | |
12 | Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal November 2019 | 1 rangkap | Asli. TTD kurang Yasonna Laoly | Pemerintah |
13 | Softcopy Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal November 2019 | 1 file | Dicopy dari flashdisk Pemerintah | Pemerintah |
14 | Keterangan Ahli a.n Syamsudin Haris | 12 rangkap | 1 Asli, 11 Rangkap. Tidak dibubuhi tandatangan dan tanggal pada keterangan Ahli | Pemohon |
15 | CV Keterangan Ahli a.n Syamsudin Haris | 12 rangkap | 1 Asli, 11 Rangkap. Tidak dibubuhi tandatangan | Pemohon |
16 | Softcopy Keterangan Ahli dan CV Ahli a.n Syamsudin Haris | 2 files | Softcopy diterima melalui email MKRI | Pemohon |
17 | Kesimpulan Perkara No 48/PUU-XVII/2019 | 12 rangkap | TTD Lengkap | Pemohon |
18 | Softcopy Kesimpulan Perkara No 48/PUU-XVII/2019 | 1 file | Dikirim melalui email MKRI | Pemohon |
19 | Keterangan Presiden untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019 | 12 rangkap | 1 Asli, 11 Copy. Softcopy mohon dikirimkan ke email: [email protected] | Pemerintah |
20 | Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 | 12 rangkap | 1 Asli, 11 Rangkap. TTD belum lengkap | DPR |
21 | Softcopy Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 | 1 file | Diterima melalui email MKRI | DPR |
Detail Perkara
No Perkara | : | 48/PUU-XVII/2019 |
Pokok Perkara | : | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon | : | Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan |
Kuasa Hukum | : | Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk |
Risalah Sidang
AUDIO | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-17 11:08:00 | PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) | AUDIO | |
2 | 2019-09-26 15:00:00 | PERBAIKAN PERMOHONAN (II) | AUDIO | |
3 | 2019-10-10 11:08:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) | AUDIO | |
4 | 2019-10-23 08:43:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV) | AUDIO | |
5 | 2019-11-12 11:16:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT (IV) | AUDIO | |
6 | 2019-12-02 11:15:00 | MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (VI) | AUDIO | |
7 | 2020-01-29 10:19:00 | PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN | AUDIO |
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 26/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. | Tracking |
2 | 105/PUU-XIII/2015 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 | Doni Istyanto Hari Mahdi | Tracking |
3 | 25/PUU-XIV/2016 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. | Tracking |
4 | 25/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara | Tracking |
5 | 44/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 | Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) | Tracking |
6 | 69/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) dan Stefanie Gloria (Pemohon II) | Tracking |
7 | 125/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Heriyanto, S.H.,M.H (Pemohon I), Ramdansyah, S.H., M.H (Pemohon II), dan Raziv Barokah, S.H., M.H (Pemohon III) | Tracking |
8 | 136/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Syukur Destieli Gulo, S.H. | Tracking |
9 | 137/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | Satrio Anggito Abimanyu (Pemohon I), Sabri Khatami Can (Pemohon II), Siti Iran Badryah (Pemohon III), dkk | Tracking |
10 | 145/PUU-XXII/2024 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | Herdi Munte, S.H., M.H (Pemohon I), Missiniaki Tommi, S.H., M.H (Pemohon II) | Tracking |