Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Tracking Perkara
Tracking Perkara
15-04-2023
1
2
3
03-05-2023
4
03-05-2023
5
17-05-2023
6
7
30-05-2023
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 15-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 03-05-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 48/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 48/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 03-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 85.48/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 17-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
8 30-05-2023
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 P-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Pemohon
7 P-3 Kartu Tanda Penduduk Pemohon (M. Jamil) 1 Pemohon
8 KTP Kuasa Pemohon (Risky Kurniawan) 1 Pemohon
9 KTP Kuasa Pemohon (Albert Ola Masan Setiawan Muda) 1 Pemohon
10 Scan Permohonan, Alat Bukti, dan SKK 3 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 17 April 2023 pukul 23.08 WIB) Pemohon
11 Permohonan tanggal 15 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023 1 rangkap Asli. Pada Bagian Khusus tertulis bila Objek Uji Materi adalah UU 13/2022 (UU PPP) Pemohon
13 Daftar Alat Bukti tanggal 15 April 2023 untuk Bukti P-1 sd P-3 1 rangkap Asli Pemohon
14 Bukti P-1 sd P-3 1 rangkap Asli Pemohon
15 Surat Kesalahan Penulisan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 42/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Pemohon
16 Surat tanggal 21 Mei 2023 perihal Pencabutan Perkara No 48/PUU-XXI/2023 dan Perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2023 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 23 Mei 2023 pukul 16.50 WIB) Pemohon
17 Surat tanggal 21 Mei 2023 perihal Pencabutan Perkara No 48/PUU-XXI/2023 dan Perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2023 1 rangkap Asli. Diterima via Biro Umum (Kamis, 25 Mei 2023 pukul 15.00 WIB) Pemohon
18 Daftar Hadir Persidangan Online tanggal 29 Mei 2023 (Perkara No 48/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 29 Mei 2023 pukul 09.18 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 48/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Pemohon : M. Jamil
Kuasa Hukum : Risky Kurniawan
Albert Ola Masan Setiawan Muda
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
2 99/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mardhani Zuhri Tracking
3 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
4 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) Tracking
5 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
6 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
7 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking
8 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto Tracking
9 93/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) Tracking
10 118/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II) Tracking