Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Tracking Perkara
1
2
15-08-2011
3
01-08-2011
4
5
05-08-2011
6
7
8
30-09-2011
9
18-10-2011
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 25-07-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 15-08-2011 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 01-08-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 05-08-2011
09:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 16-09-2011
09:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (III)
Jadwal Sidang
  22-09-2011
14:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV)
Jadwal Sidang
  30-09-2011
09:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 18-10-2011
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 12 eks Pemohon
2 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti P-1 s.d. P-7 12 eks Pemohon
3 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
4 Soft Copy Permohonan dan Daftar Alat Bukti 1 CD Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Bukti Pemohon : P-8 s.d P-10 12 eks Pemohon
7 softcopy Perbaikan Permohonan 1 CD Pemohon
8 Daftar Alat Bukti Perkara 12 eks Perkara No.48/PUU-IX/2011 (asli sudah diserahkan dipersidangan) Pemohon
9 Penundaan Pemberian Daftar Ahli/Saksi beserta CV 1 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
10 Daftar Ahli Pemohon serta CV Ahli 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
11 surat perihal Permohonan Maaf dan Klarifikasi Permintaan Supaya Menteri Hukum dan HAM didengar Keteranganya di Persidangan 12 eks Pemohon
12 Daftar Ahli Dan Saksi serta CV 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
13 Daftar dan Bukti Tambahan Pemohon : P-11 s.d P-18 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
14 Keterangan DPR dan softcopy 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 DPR
15 Kesimpulan Pemohon 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemohon
16 softcopy permohonan 1 CD Pemohon
17 Keterangan Pemerintah 12 eks Perkara :48/PUU-IX/2011 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 48/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon : Fauzan
Kuasa Hukum : Muhamad Zainal Arifin, SH., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-08-05 09:00:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2011-09-30 09:00:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 89/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Firman Ramang Putra Tracking
2 93/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Benny Setiady Tracking
3 31/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutrisno Nugroho Tracking
4 44/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Andi alias Aket bin Liu Kim Liong Tracking
5 86/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 Ardian Aldiano Tracking
6 106/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Tracking
7 95/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yuyun Yuanita Tracking
8 49/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi 1)Prof.Dr. Saldi Isra, S.H. 2). Prof.Dr. Yuliandri,S.H., M.H., 3) Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H. 4) Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H 5) Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM. 6). Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H 7) Feri Amsari, S.H., M.H. Tracking
9 53/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M. Ridha, Gatot Sudarto dan Masyarakat Hukum Indonesia ( MHI) Tracking
10 63/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Tonny Tesar dan Frans Sanadi Tracking
11 68/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dr. Bambang Supriyanto, SH.,.MH. (Pemohon I) Dr. Max Boli Sabon, SH., M. Hum ( Pemohon II) Eddie I. Doloksaribu, SH., MH. (Pemohon III) Ari Lazuardi Pratama, SH., (Pemohon IV) Muhammad Anshori, SH.( Pemohon V) Andriko Sugianto Otang, SH. (Pemohon IV) Tracking
12 69/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat 2, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dr. Salim AlKatiri Tracking
13 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. M. Jodi Santoso, S.H. 3. Nurul Anifah, S.H. 4. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Tracking
14 7/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H. Tracking
15 88/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Viktor Santoso Tandiasa, SH. Denny Rudini, SH dan Kurniawan Tracking
16 53/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H Tracking
17 57/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
18 98/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhamamd Hafidz Tracking
19 37/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made Putriningsih, S.H., Mangatur Hutauruk, S.H., M.H., dan Zairida, S.H., M.Hum. Tracking