Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
29-11-2019
1
2
23-09-2019
3
10-09-2019
4
5
17-09-2019
6
02-12-2019
7
8
9
29-01-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-11-2019 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 23-09-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 10-09-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 17-09-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 26-09-2019
15:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
  10-10-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  23-10-2019
08:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  12-11-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V)
Jadwal Sidang
  02-12-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 29-01-2020
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 13 Agustus 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
3 Daftar Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
4 Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
5 Softcopy 2 files Pemohon
6 Perbaikan Permohonan bertanggal 23 September 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy Pemohon
7 Softcopy 1 file Pemohon
8 Permohonan Menjadi Pihak Terkait dari Bawaslu 12 rangkap Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. bawaslu
9 Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. Pemerintah
10 Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu) bertanggal 16 Okt 19 12 rangkap Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy. Pihak Terkait
11 Softcopy Keterangan Pihak Terkait (Bawaslu) 1 file Pihak Terkait
12 Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal November 2019 1 rangkap Asli. TTD kurang Yasonna Laoly Pemerintah
13 Softcopy Keterangan Tambahan Pemerintah untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal November 2019 1 file Dicopy dari flashdisk Pemerintah Pemerintah
14 Keterangan Ahli a.n Syamsudin Haris 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Tidak dibubuhi tandatangan dan tanggal pada keterangan Ahli Pemohon
15 CV Keterangan Ahli a.n Syamsudin Haris 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Tidak dibubuhi tandatangan Pemohon
16 Softcopy Keterangan Ahli dan CV Ahli a.n Syamsudin Haris 2 files Softcopy diterima melalui email MKRI Pemohon
17 Kesimpulan Perkara No 48/PUU-XVII/2019 12 rangkap TTD Lengkap Pemohon
18 Softcopy Kesimpulan Perkara No 48/PUU-XVII/2019 1 file Dikirim melalui email MKRI Pemohon
19 Keterangan Presiden untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Softcopy mohon dikirimkan ke email: [email protected] Pemerintah
20 Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD belum lengkap DPR
21 Softcopy Keterangan DPR bulan Januari 2020 untuk Perkara No 48/PUU-XVII/2019 1 file Diterima melalui email MKRI DPR
Detail Perkara
No Perkara : 48/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan
Kuasa Hukum : Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-09-17 11:08:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-09-26 15:00:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2019-10-10 11:08:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2019-10-23 08:43:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV) PDF AUDIO
5 2019-11-12 11:16:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT (IV) PDF AUDIO
6 2019-12-02 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (VI) PDF AUDIO
7 2020-01-29 10:19:00 PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 26/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H. Tracking
2 105/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 Doni Istyanto Hari Mahdi Tracking
3 25/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Firdaus, ST., MT., Drs. H. Yulius Nawawi, Ir. H. Imam Mardi Nugroho, Ir. H. A. Hasdullah, M.Si., H. Sudarno Eddi, SH., MH., dan Jamaludin Masuku, SH. Tracking
4 25/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Mnejadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara Tracking
5 44/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) Tracking