Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP
Tracking Perkara
02-09-2021
1
2
18-10-2021
3
20-09-2021
4
21-09-2021
5
04-10-2021
6
18-10-2021
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 02-09-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/09/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 18-10-2021 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
4 20-09-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 49/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 49/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2021 ARPK
5 21-09-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 50.49/PUU/PAN.MK/SP/09/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 04-10-2021
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 18-10-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Alat Bukti 1 Pemohon
7 Alat Bukti 1 Pemohon
8 Permohonan bertanggal 25 Agustus 2021 1 rangkap Pemohon
9 Surat Kuasa bertanggal 25 Agustus 2021 1 rangkap Pemohon
10 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-13 1 rangkap Pemohon
11 Bukti Fisik P-1 sd P-13 1 rangkap Pemohon
12 Softcopy 1 folder Pemohon
13 Perbaikan Permohonan tanggal 18 Oktober 2021 (Perkara No 49/PUU-XIX/2021) 1 file (PDF) Diterima melalui HP/WA Jurpang (Senin, 18 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB) Pemohon
14 Bukti P-13 (belum ada leges meterai dan belum ada kode buktinya) 1 file (PDF) Diterima melalui HP/WA Jurpang (Senin, 18 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 49/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP
Pemohon : TUTI ATIKA
Kuasa Hukum : AKHMAD
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2021-10-04 13:49:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 106/PUU-VII/2009 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Tracking
2 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Herlina Koibur, S.Pi Tracking
3 83/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
4 44/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya Ir. Samady Singarimbun Tracking
5 75/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Drs. H. Zulkarnain Djabar Tracking
6 44/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H Tracking
7 112/PUU-XIII/2015 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pungki Harmoko Tracking
8 112/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
9 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
10 111/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dr. Sterren Silas Samberi Tracking