Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
Tracking Perkara
14-04-2023
1
2
3
03-05-2023
4
03-05-2023
5
17-05-2023
6
29-05-2023
7
31-05-2023
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 18-04-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 49/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 49/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 03-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 86.49/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 17-05-2023
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 29-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 31-05-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 14 April 2023 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 KTP Para Pemohon 1 rangkap Pemohon
8 Surat Kuasa bertanggal 14 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
9 KTA dan BAS Para Kuasa 1 rangkap Pemohon
10 Copy UU Nomor 6 Tahun 2023 12 rangkap 1 materai nasegel (P-5A), 11 rangkap Pemohon
11 Copy UU Nomor 33 Tahun 2014 12 rangkap Pemohon
12 Softcopy Permohonan, DAB P-5A sd P-5B, Scan SK dan Scan Alat Bukti 1 folder Mohon menyerahkan DAB dan Bukti Fisik bermaterai nasegel lainnya Pemohon
13 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
14 Bukti Fisik P-1 sd P-6 12 rangkap Kecuali P-5A Pemohon
15 Pemberitahuan Pengunduran Diri dan Perubahan Tim Kuasa Hukum bertanggal 12 Mei 2023 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
16 Pengunduran Diri Kantor Hukum Ikhsan Abdullah & Partners bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Pemohon
17 Surat Kuasa bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Pemohon
18 Permohonan (terbaru) bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Mohon menyerahkan softcopy dalam bentuk word dan pdf via email Pemohon
19 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
20 Perbaikan Permohonan tanggal 29 Mei 2023 (Perkara No 49/PUU-XXI/2023) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pemohon
21 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Mei 2023 untuk Bukti P-6 sd P-42 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Pemohon
22 Bukti P-6 sd P-42 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Kecuali Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-24 akan disusulkan karena berupa video Pemohon
23 Softcopy Perbaikan Permohonan dan DAB (tambahan) 4 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Kuasa Hukum Pemohon Pemohon
24 Daftar Alat Bukti P-7, P-8, P-11 sd P-14, P-17, P-21, P-23, dan P-24 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
25 Bukti Fisik berupa video dalam P-7, P-8, P-11 sd P-14, P-17, P-21, P-23, dan P-24 1 USB Beserta Softcopy pendukung Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 49/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Drs. Joni Arman Hamid
Kuasa Hukum : Mustakim
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
6 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking