Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
14-04-2023
1
2
3
03-05-2023
4
03-05-2023
5
17-05-2023
6
29-05-2023
7
31-05-2023
8
21-02-2024
9
20-03-2024
10
20-03-2024
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-04-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/04/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 18-04-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 03-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 49/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 49/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 03-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 86.49/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 17-05-2023
14:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 29-05-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 31-05-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 21-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)
Jadwal Sidang
  04-12-2023
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  16-01-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)
Jadwal Sidang
  05-02-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  21-02-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait, Ahli Pemohon dan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
10 20-03-2024
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan/Ketetapan (VII)
Jadwal Sidang

File Putusan
11 20-03-2024 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 74.49/PUU/PAN.MK/SPts/03/2024
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 14 April 2023 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 KTP Para Pemohon 1 rangkap Pemohon
8 Surat Kuasa bertanggal 14 April 2023 1 rangkap Asli Pemohon
9 KTA dan BAS Para Kuasa 1 rangkap Pemohon
10 Copy UU Nomor 6 Tahun 2023 12 rangkap 1 materai nasegel (P-5A), 11 rangkap Pemohon
11 Copy UU Nomor 33 Tahun 2014 12 rangkap Pemohon
12 Softcopy Permohonan, DAB P-5A sd P-5B, Scan SK dan Scan Alat Bukti 1 folder Mohon menyerahkan DAB dan Bukti Fisik bermaterai nasegel lainnya Pemohon
13 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
14 Bukti Fisik P-1 sd P-6 12 rangkap Kecuali P-5A Pemohon
15 Pemberitahuan Pengunduran Diri dan Perubahan Tim Kuasa Hukum bertanggal 12 Mei 2023 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
16 Pengunduran Diri Kantor Hukum Ikhsan Abdullah & Partners bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Pemohon
17 Surat Kuasa bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Pemohon
18 Permohonan (terbaru) bertanggal 11 Mei 2023 12 rangkap Mohon menyerahkan softcopy dalam bentuk word dan pdf via email Pemohon
19 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-6 12 rangkap Pemohon
20 Perbaikan Permohonan tanggal 29 Mei 2023 (Perkara No 49/PUU-XXI/2023) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pemohon
21 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Mei 2023 untuk Bukti P-6 sd P-42 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Pemohon
22 Bukti P-6 sd P-42 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Kecuali Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-17, Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-24 akan disusulkan karena berupa video Pemohon
23 Softcopy Perbaikan Permohonan dan DAB (tambahan) 4 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Kuasa Hukum Pemohon Pemohon
24 Daftar Alat Bukti P-7, P-8, P-11 sd P-14, P-17, P-21, P-23, dan P-24 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
25 Bukti Fisik berupa video dalam P-7, P-8, P-11 sd P-14, P-17, P-21, P-23, dan P-24 1 USB Beserta Softcopy pendukung Pemohon
26 Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/kuasa/VI/2023 bertanggal15 Juni 2023. 1 rangkap Asli. Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. pihak lain
27 Salinan KTP, BAS, Kartu advokat, sertifikat PKPA kuasa hukum. 1 rangkap pihak lain
28 Permohonan Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII) bertanggal 20 Oktober 2023. 10 rangkap 1 asli. 9 copy. pihak lain
29 Keterangan PP KB PII bertanggal 20 Oktober 2023. 10 rangkap 1 asli. 9 copy. Mohon softcopy disampaikan melalui email: softcopy@mkri.id pihak lain
30 Daftar Alat Bukti PT.KBPII-1 s.d. PT.KBPII-8 10 rangkap 1 asli. 9 copy. Mohon softcopy disampaikan melalui email: softcopy@mkri.id pihak lain
31 Bukti fisik PT.KBPII-1 s.d. PT.KBPII-8 10 rangkap 1 asli. 9 copy. dinazegelen. pihak lain
32 Softcopy Keterangan Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam indonesia (PP KB PII) bertanggal 20 Oktober 2023 1 Dalam format pdf (dittd) dan word. Diterima via email pada hari Senin, 30 Oktober 2023 Pkl. 14.28 WIB. pihak lain
33 Softcopy Daftar Alat Bukti PP KB PII (PT.KBPII-1 s.d. PT.KBPII-8) bertanggal 20 Oktober 2023 1 Dalam format pdf (dittd) dan word. Diterima via email pada hari Senin, 30 Oktober 2023 Pkl. 14.28 WIB. pihak lain
34 Surat Kuasa bertanggal 15 Juni 2023 10 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. Aslinya sudah diserahkan sebelumnya. pihak lain
35 Surat Keterangan Pendamping an. Hendra bertanggal 15 Juni 2023 10 rangkap 1 asli, 9 rangkap pihak lain
36 DAB dan Bukti Fisik PT.KBPII-9 sd PT.KBPII-11 10 rangkap 1 asli, 9 rangkap. Mohon softcopy DAB dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email pihak lain
37 Softcopy Daftar Alat Bukti Tambahan PT PP KB PII-9 s.d. PT PP KB PII-11. 1 Dalam format pdf (berttd) dan word). Diterima via email pada hari Jumat, 3 November 2023 Pkl. 15.29 WIB. pihak lain
38 Surat Kuasa Substitusi Mentei Hukum dan HAM bertanggal 13 Juni 2023 (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Pemerintah
39 Surat Menteri Agama Nomor: B-460/MA/HK.00/11/2023 bertanggal 28 November 2023, perihal: Permohonan Penundaan Penyampaian Keterangan Presiden dalam Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 1 rangkap Asli. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023) Pemerintah
40 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 22 Mei 2023. 1 rangkap Asli. Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemerintah
41 Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-13/M.EKON/05/2023 bertanggal 22 Mei 2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
42 Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-23/M.EKON/10/2023 bertanggal 19 Oktober 2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
43 Keterangan Presiden Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 bertanggal 6 Desember 2023. 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Mohon softcopy word disampaikan via email ke: softcopy @mkri.id Pemerintah
44 Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. 1 word Diterima via email pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Pkl. 15.21 WIB. Pemerintah
45 Surat Kuasa Substitusi Menteri Agama RI Nomor: B-440/MA/HK.04.2/11/2023 tanggal 15 November 2023. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023). 1 rangkap Asli. Pemerintah
46 ST, KTP, dan CV Ahli Pemohon an. Prof. Dr. HM. Asrorun Niám Sholeh, MA 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 copy. Mohon keterangan tertulis ahli dalam bentuk word dan pdf serta hardcopynya diserahkan. Pemohon
47 Softcopy Keterangan tertulis Ahli Pemohon a.n. Prof. Dr. KHM. Asrorun Niam Sholeh, Lc., MA. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023) 1 Dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Kamis, 1 Februari 2024 Pkl. 23.21 WIB Pemohon
48 Keterangan tertulis Ahli Pemohon a.n. Prof. Dr. KHM. Asrorun Niam Sholeh, Lc., MA. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap copy. Pemohon
49 Keterangan tertulis tambahan Ahli Pemohon a.n. Prof. Dr. KHM. Asrorun Niam Sholeh, Lc., MA. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap Mohon mengirimkan softcopy dalam format word dan pdf ke email: softcopy@mkri.id. Pemohon
50 Softcopy Keterangan tertulis tambahan Ahli Pemohon a.n. Prof. Dr. KHM. Asrorun Niam Sholeh, Lc., MA. 1 Dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Pkl. 15.34 WIB. Pemohon
51 Softcopy surat Pihak Pemerintah (Kemenko Perekonomian) Nomor: PH.7.3/9/SET.M.EKON.2/02/2024 bertanggal 6 Februari 2024, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon (Inzage) dalam Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor: 49/PUU-XXI/2023 dan Nomor: 58/PUU-XXII/2023) 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Pkl. 18.09 WIB. Pemerintah
52 Surat Klarifikasi Surat Tugs bertanggal 12 Februari 2024 1 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
53 KTP dan CV Ahli atas nama Dr. H. Aminudin Yakub, MA., QRGP 11 rangkap copy Pemohon
54 Surat Tugas LSP MUI Ahli atas nama Dr. H. Aminudin Yakub, MA., QRGP 11 rangkap 1 Asli, 10 copy Pemohon
55 Softcopy Keterangan tertulis, CV, KTP dan surat izin ahli Presiden a.n. K.H. Ahmad Ishomuddin (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023). 4 pdf keterangan tertulis dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Senin, 19 Februari 2024 Pkl. 21.10 WIB. Pemerintah
56 Softcopy Keterangan tertulis, CV, KTP dan surat izin ahli Presiden a.n. Dr. Oce Madril, S.H., M.H. 4 pdf keterangan tertulis dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Senin, 19 Februari 2024 Pkl. 21.10 WIB. Pemerintah
57 Softcopy Keterangan tertulis, CV, KTP dan surat izin ahli Presiden a.n. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, C.M. 4 pdf keterangan tertulis dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Senin, 19 Februari 2024 Pkl. 21.10 WIB. Pemerintah
58 Softcopy Keterangan tertulis, CV, KTP ahli Presiden a.n. Prof. Dr. Amad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.A., M.H. 3 pdf Keterangan tertulis dalam format pdf dan word. Diterima via email pada hari Senin, 19 Februari 2024 Pkl. 21.10 WIB. Pemerintah
59 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 16 Februari 2024 9 rangkap 1 Asli, 8 copy Pemerintah
60 KTP, CV, Surat Keterangan dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Ahmad Ngisomudin 9 rangkap copy Pemerintah
61 KTP, CV, Surat Izin dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Oce Madril 9 rangkap copy Pemerintah
62 KTP, CV, Surat Tugas dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Ahmad Tholabi Kharue 9 rangkap copy Pemerintah
63 KTP, CV, Surat Izin dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Makhrus 9 rangkap copy Pemerintah
64 Keterangan Ahli Pemerintah an. Makhrus bertanggal 21 Februari 2024 1 rangkap Perkara Nomor 49 & 58/PUU-XXI/2023 Pemerintah
65 ST, CV, dan Keterangan Ahli Pemerintah an. Ahmad Ngisomudin bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap Pemerintah
66 ST dan Keterangan Ahli Pemerintah an. Oce Madril bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap Pemerintah
67 Softcopy Keterangan Ahli Pemerintah 1 folder Pemerintah
68 Keterangan Ahli Presiden an Ahmad Tholabi Kharlie bertanggal 16 Februari 2024 1 rangkap Perkara Nomor 49 & 58/PUU-XXI/2023 Pemerintah
69 Keterangan Ahli Pemohon a.n Aminudin Yakub 10 rangkap Perkaran No. 49/PUU-XXI/2023 Pemohon
70 Keterangan tertulis, KTP,CV, dan ST Ahli Pemohon a.n Fitra Arsil 10 rangkap Pemohon
71 Kesimpulan Presiden Perkara 49 dan 58/PUU-XXI/2023 12 rangkap 1 asli, 11 copies Pemerintah
72 Daftar Alat Bukti Pemerintah 12 rangkap 1 asli, 11 copies. PK-01 s.d. PK-12 Pemerintah
73 Alat Bukti Pemerintah 12 rangkap 1 leges, 11 copies Pemerintah
74 Softcopy Kesimpulan Presiden, DAB, dan Alat Bukti Pemerintah 1 folder Pemerintah
75 Keterangan Ahli PT PP KB PII an. David Tobing 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
76 Keterangan Ahli PT PP KB PII an. Zulham 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
77 Kesimpulan PT PP KB PII bertanggal 29 Februari 2024 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 Pihak Terkait
78 Kesimpulan Pemohon bertanggal 29 Februari 2024 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email Pemohon
79 Kesimpulan PT PP KB PII bertanggal 29 Februari 2024 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
80 Keterangan Tertulis, KTP, CV, dan ST Ahli an. David Tobing 12 rangkap Pihak Terkait
81 Keterangan Tertulis, KTP, CV, dan ST Ahli an. Zulham 12 rangkap Pihak Terkait
82 Softcopy Kesimpulan dan Keterangan Tertulis Ahli 1 folder Pihak Terkait
83 Surat Pencabutan Permohonan Nomor 003 sd 009/Out/IHW/III/2024 bertanggal 1 Maret 2024 (tanpa 006/Out/IHW/III/2024) dan 015-016/Out/IHW/III/2024 bertanggal 5 Maret 2024 12 rangkap Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahan via email. 1 asli, 11 copy Pemohon
84 Surat Tugas an Virgianto Listiyanto, S.H., M.H. bertanggal 5 Maret 2024 1 rangkap Pemohon
85 Softcopy Pencabutan Permohonan PUU Nomor 49/PUU-XXI/2023 1 via email. diterima tanggal 5 Maret 2024 pukul 14:57 WIB. dalam format PDF. mohon mengirimkan dalam format word. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 49/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Drs. Joni Arman Hamid
Kuasa Hukum : Mustakim
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
6 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
8 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
9 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
10 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking