Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
15-11-2017
1
2
3
04-01-2011
4
5
19-01-2011
6
7
8
31-05-2011
9
20-06-2011
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 15-11-2017 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 04-01-2011 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 19-01-2011
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 28-04-2011
00:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)		 Jadwal Sidang
  23-05-2011
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)		 Jadwal Sidang
  31-05-2011
00:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon 		Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 20-06-2011
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan 		Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 Berkas Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan ICW 13 eks 1 asli dan 12 fotokopi Pemohon
4 Berkas Akta Pendirian Perkumpulan ICW 13 eks 1 asli dan 12 fotokopi Pemohon
5 Surat Terbuka : Permohonan Perkembangan Perkara Sidang MK no. 5/PUU-IX/2011 2 eks Dalam Perkara : 5/PUU-IX/2011 Pemohon
6 Keterangan Pemerintah 12 eks Dalam Perkara : 5/PUU-IX/2011 Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-IX/2011
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW)
Kuasa Hukum : Tim Advokasi UU KPK (Alvon Kurnia Palma, S.H., Dkk)
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2011-05-23 10:00:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
2 2011-06-20 09:00:00 Pengucapan Putusan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
2 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
3 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
4 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
5 016/PUU-IV/2006 - Tracking
6 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
7 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
8 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
9 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
10 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
11 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
12 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
13 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
14 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
15 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
16 81/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 M. Farhat Abbas, SH,MH Tracking
17 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
18 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
19 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
20 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bambang Widjojanto Tracking
21 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
22 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
23 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
24 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
25 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
26 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
27 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
28 68/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II) Tracking
29 87/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking