Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
13-02-2012
3
11-01-2012
4
5
27-01-2012
6
7
8
15-05-2012
9
08-01-2013
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 28-12-2011 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 13-02-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 11-01-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 27-01-2012
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 06-03-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah,DPR,dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)		 Jadwal Sidang
  20-03-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV)		 Jadwal Sidang
  11-04-2012
14:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)		 Jadwal Sidang
  24-04-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VI)		 Jadwal Sidang
  05-05-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII)		 Jadwal Sidang
  15-05-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VIII)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 08-01-2013
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 12 eks Softcopy belum diserahkan Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon masing-masing 12 eks Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-22 12 eks Pemohon
4 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 eks Perbaikan Permohonan diterima via e-mail softcopy@mahkamahkonstitusi tanggal 10-02-2012 perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
5 Surat Kuasa Pemohon masing-masing 12 eks perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
6 Daftar dan Bukti Pemohon : P-23 s.d P-32 12 eks Pemohon
7 Opening Statement dari Pemerintah 12 eks perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemerintah
8 Surat Perihal : Pengajuan Ahli dan Saksi Pemohon 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
9 Permohonan Sebagai Pihak Terkait ( Ikatan Guru Indonesia) 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pihak Terkait
10 Profil Ikatan Guru Indonesia 2 eks Pihak Terkait
11 Penyampaian Bahan keterangan Ahli Pemohon 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
12 keterangan tertulis dari Ikatan Guru Indonesia (SBI) 12 ekspla perkara Nomor 5/PUU-X/2012 pihak lain
13 Hasil Penelitian Tentang SBI oleh British Council Indonesia: Buku Dream & Realities, Program RSBI di Indonesia: Penelitian dan analisa Terbaru dan Pengembangan Sekolah-Sekolah di Indonesia masing-masing 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
14 Permohonan pemanggilan Saksi Daoed Joesoef 1 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemohon
15 Keterangan DPR RI 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 DPR
16 - Keterangan ahli dan saksi - CV (Biodata) ahli - Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan SMA 1 Kota Tangerang (2 buah buku)masing-masing 1 eks 12 eks Perkara Nomor 5/PUU-X/2012, soft copy akan diemail Pemerintah
17 Kesimpulan Pemohon 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 (Softcopy dikirim via email) Pemohon
18 Keterangan Pemerintah 11 eks perkara nomor 5/PUU-X/2012 Pemerintah
19 Kesimpulan Pemerintah 12 eks Perkara Nomor : 5/PUU-X/2012 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 5/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pemohon : Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif.
Kuasa Hukum : Alvon Kurnia Palma, SH., Emerson Yuntho, SH., Wahyu Wagiman, SH., Febri Dian syah, SH., Wahyudi Djafar, SH., Donal Fariz, SH., Iki Dulangin, SH., MH., Fatilda Hasibuan, SHSulistiono, SH., Zainal Abidin, SH., Tandiono Bawor Purbaya, SH., Abdul Kadir, SH., Agustinus Carlo Lumbanraja, SH., Ikhana Indah Barnasaputri, SH., andi Muttaqien, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-01-27 09:20:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-02-16 13:40:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-03-06 11:16:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF -
4 2012-03-20 11:16:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF -
5 2012-04-11 14:17:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) PDF -
6 2012-04-24 11:08:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (VI) PDF -
7 2012-05-02 11:04:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VII) PDF -
8 2012-05-15 11:03:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (VIII) PDF -
9 2013-01-08 14:20:00 Pengucapan Putusan dan Ketetapan PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 011/PUU-III/2005 Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang Dari 20 Persen Dari APBN Dan APBD Tracking
2 021/PUU-IV/2006 Badan Hukum Pendidikan Tracking
3 24/PUU-V/2007 Inkonstitusionalitas Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Gaji Pendidik Tracking
4 48/PUU-VI/2008 Sisdiknas Tracking
5 11/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BPH) Tracking
6 21/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP) Tracking
7 136/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan Tracking
8 58/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan Tracking
9 14/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 Drs. Andi Maddusila Tracking
10 47/PUU-IX/2011 Permohonan uji Materi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 71 Tentang Sisdiknas Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS Tracking
11 77/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum Tracking
12 92/PUU-XII/2014 Permohonan uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 3.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 4.Yayasan Aulia, 5.Yayasan Insan Sembada, 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 8. dll. Tracking
13 11/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., Sholehudin, S.Pd. Tracking
14 28/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, Dra. Sukarni, Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM., Emmanuela Lupy Ragawidya, Ragil Prasedewo, Anggun Pertiwi Tracking
15 98/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad Tracking
16 45/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sabela Tracking
17 97/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.. Tracking
18 13/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rochmadi Sularsono Tracking
19 65/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mochamad Mashuri Tracking
20 85/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Leonardo Siahaan Tracking
21 3/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Tracking
22 40/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Food Security Review, dll. Tracking
23 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking