Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
29-07-2020
1
2
27-07-2020
3
02-07-2020
4
5
13-07-2020
6
7
8
9
27-08-2020
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-07-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 27-07-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 02-07-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 13-07-2020
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 27-08-2020
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 30 Juni 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
2 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-23 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
3 Bukti P-1 sd P-23 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap (sudah leges meterai) Pemohon
4 Softcopy Permohonan bertanggal 30 Juni 2020 dan Daftar Alat Bukti P-1 sd P-23 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI tanggal 29 Juni 2020 pukul 11.30 PM/23.30 WIB Pemohon
5 Surat No 180/SJ.4/HK.08.01/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal: Flowchart Izin Penyelenggara Penyiaran terkait Perkara 78/PUU-XVII/2019 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy mohon dikirim melalui email softcopy@mkri.id Pemerintah
6 Perbaikan Permohonan bertanggal 27 Juli 2020 12 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email Pemohon
7 Daftar Alat Bukti P-24 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Bukti Fisik P-24 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
9 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (tanggal 26 Juli 2020 pukul 11.42 PM) Pemohon
10 Surat Pencabutan Perkara bertanggal 18 Agustus 2020 1 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020. (By email) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 50/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945
Pemohon : Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-08-18 14:33:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2020-08-27 10:16:00 PENGUCAPAN KETETAPAN & PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
2 81/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945 1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal) Tracking
3 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
4 34/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II) Tracking