Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
01-05-2023
1
2
3
09-05-2023
4
09-05-2023
5
23-05-2023
6
05-06-2023
7
05-06-2023
8
14-08-2023
9
02-10-2023
10
03-10-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-05-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 45/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 09-05-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 09-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 50/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 50/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 09-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 87.50/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 23-05-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 05-06-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 05-06-2023
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 21-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)
Jadwal Sidang
  06-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  13-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (V)
Jadwal Sidang
  26-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (VI)
Jadwal Sidang
  02-08-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon serta Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 46/PUU-XXI/2023 (VII)
Jadwal Sidang
  07-08-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)
Jadwal Sidang
  14-08-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (IX)
Jadwal Sidang
10 02-10-2023
13:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 03-10-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 111.50/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 1 Mei 2023 1 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 29 April 2023 1 rangkap Pemohon
8 KTP Pemohon 1 rangkap Pemohon
9 KTP, KTA, dan BAS Para Kuasa 1 rangkap Pemohon
10 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-10 1 rangkap Pemohon
11 Bukti Fisik P-1 sd P-10 1 rangkap Pemohon
12 Softcopy Permohonan, DAB, Scan SK, dan Alat Bukti 1 folder Pemohon
13 Surat tanggal 19 Mei 2023 perihal Daftar Hadir Persidangan (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 22 Mei 2023 pukul 17.29 WIB) Pemohon
14 Perbaikan Permohonan tanggal 5 Juni 2023 (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 5 Juni 2023 pukul 10.17 WIB) Pemohon
16 Daftar Alat Bukti tanggal 20 Juni 2023 untuk Bukti P-11 1 rangkap Asli. Pemohon
17 Bukti P-11 1 rangkap Asli Pemohon
18 Softcopy DAB 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 21 Juni 2023 pukul 10.51 WIB) Pemohon
19 Surat Kuasa Substitusi Menaker RI No: M/35/HK.10.03/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
20 Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2023 1 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Pemerintah
21 Surat Kuasa Substitusi bertanggal 31 Mei 2023 1 rangkap Pemerintah
22 Daftar Hadir Sidang tanggal 5 Juli 2023 (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 5 Juli 2023 pukul 09.31 WIB) Pemohon
23 Surat Kuasa Substitusi Menko Polhukam bertanggal 3 Juli 2023 1 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Pemerintah
24 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 13 Juni 2023 1 rangkap Pemerintah
25 Surat tanggal 12 Juli 2023 perihal Daftar Hadir Pemohon dan Kuasa Hukum (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 12 Juli 2023 pukul 11.16 WIB) Pemohon
26 Surat tanggal 12 Juli 2023 perihal Keberatan dan/atau Penolakan Terhadap Penundaan Penyampaian Keterangan DPR (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemohon
27 Permohonan Kesempatan Menghadirkan Ahli bertanggal 31 Juli 2023 1 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Pemohon
28 Permohonan Kesempatan Menghadirkan Ahli bertanggal 31 Juli 2023 (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 31 Juli 2023 pukul 13.32 WIB) Pemohon
29 KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli a.n Jamaludin Ghafur (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 5 files (JPEG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 3 Agusutus 2023 pukul 16.07 WIB) Pemohon
30 Keterangan Tertulis, CV, ST, dan KTP Ahli an Jamaludin Ghafur 1 rangkap Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023 Pemohon
31 Softcopy Keterangan Tertulis 1 folder Pemohon
32 Kesimpulan Pemohon tanggal 23 Agustus 2023 (Perkara No 50/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 10.52 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 50/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Ir. H. SAID IQBAL, M.E
FERRI NUZARLI
Kuasa Hukum : M. Imam Nasef, S.H., M.H
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
6 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
8 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
9 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
10 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking