Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
27-09-2016
1
2
26-07-2016
3
30-06-2016
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 27-09-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 26-07-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 30-06-2016 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti P-1A s.d P-11 12 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik Bukti P-1A s.d P-11 12 rangkap Pemohon
4 Softcopy 2 File Pemohon
5 Daftar Bukti P-1A s.d. P-9 12 rangkap Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
6 Bukti Fisik P-1A s.d. P-9 12 rangkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan 12 rangkap perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 Pemohon
8 Daftar Bukti P-1A s.d. P-11 12 rangkap perkara nomor 53/PUU-XIV/2016 Pemohon
9 Softcopy daftar bukti P-1A s.d. P-11 1 file Pemohon
10 softcopy perbaikan permohonan tertanggal 26 Juli 2016 1 file Pemohon
11 Surat Permohonan Penggantian Jadwal Sidang Kedua 1 rangkap Pemohon
12 Bukti Fisik P-1 12 rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P-11 12 rangkap Pemohon
14 CV Ahli Pemohon an Andi Irmanputra Sidin 12 rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via emai. Pemohon
15 CV Ahli Pemohon an Romli Atmasasmita 12 rangkap Softcopy mohon dikirim via emai. Pemohon
16 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016.Softcopy mohon dikirimkan via email Pemerintah
17 Surat Pernyataan Pendamping Pemohon 1 Rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 Pemohon
18 Keterangan Ahli Pemohon an Prof. Dr. Romli Atmasasmita 12 rangkap perkara nomor 53/PUU-XIV/2016. Diterima di persidangan. Pemohon
19 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016. Pemohon menyerahkan softcopy Kesimpulan pada Pukul 09.09 Wib. RALAT "Penyerahan Naskah Kesimpulan pada Pukul 09.09 Wib pada 27 September 2016 DIBATALKAN karena ada revisi/perbaikan sedikit baik di dalam Posita maupun di dalam Petitum." Pemohon
20 Softcopy Kesimpulan 1 file Pemohon
21 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 22 Agustus 2016 1 Rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 Pemerintah
22 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 DPR
23 Softcopy 1 file DPR
24 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 Pemerintah
25 Softcopy 1 file Diterima via email tgl 27 Okt 2016 Pemerintah
26 Permohonan Pihak Terkait an. Nursyahbani Kantjasungkana dan Dadang Trisasongko 12 Rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 73/PUU-XIV/2016 (mohon menyerahkan surat kuasa) Pihak Terkait
27 Daftar alat Bukti pihak terkait PT1-PT2 12 Rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 73/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
28 Bukti Fisik PT1 - PT2 12 Rangkap Perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Perkara Nomor 73/PUU-XIV/2016 Pihak Terkait
29 Softcopy Permohonan Pihak Terkait 1 file - Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 53/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-07-13 15:00:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-07-26 14:55:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-08-22 14:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN PIHAK TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG) (III) PDF AUDIO
4 2016-08-29 14:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT, DAN AHLI PEMOHON (MAHKAMAH AGUNG) (IV) PDF AUDIO
5 2016-09-05 11:17:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI PRESIDEN (V) PDF AUDIO
6 2016-09-19 13:35:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 27/PUU-VII/2009 Proses pembuatan UU MA tidak sesuai dengan Tatib DPR Tracking
2 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
3 25/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Tracking
4 27/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945. DR. Made Darma Weda, S.H., M.H. sebagai Pemohon I, sampai dengan Pemohon III Tracking
5 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
6 30/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin Tracking
7 39/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ina Mutmainah Tracking
8 92/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Ketua Umum), dkk. Tracking
9 69/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Donaldy Christian Langgar Tracking
10 62/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan (ii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutrisno Nugroho Tracking
11 85/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Tracking
12 46/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Marion Kova Tracking
13 2/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Aristides Verissimo de Sousa Mota Tracking
14 40/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda, dan Eliadi Hulu Tracking
15 43/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Vikash Kumar Dugar Tracking
16 48/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 teng Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Fauzan Tracking
17 49/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi 1)Prof.Dr. Saldi Isra, S.H. 2). Prof.Dr. Yuliandri,S.H., M.H., 3) Prof.Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.H. 4) Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H 5) Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM. 6). Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H 7) Feri Amsari, S.H., M.H. Tracking
18 53/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pong Hardjatmo, Ridwan Saidi, Judilherry Justam, M. Ridha, Gatot Sudarto dan Masyarakat Hukum Indonesia ( MHI) Tracking
19 63/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Tonny Tesar dan Frans Sanadi Tracking
20 68/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dr. Bambang Supriyanto, SH.,.MH. (Pemohon I) Dr. Max Boli Sabon, SH., M. Hum ( Pemohon II) Eddie I. Doloksaribu, SH., MH. (Pemohon III) Ari Lazuardi Pratama, SH., (Pemohon IV) Muhammad Anshori, SH.( Pemohon V) Andriko Sugianto Otang, SH. (Pemohon IV) Tracking
21 69/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28I ayat 2, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dr. Salim AlKatiri Tracking
22 34/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. M. Jodi Santoso, S.H. 3. Nurul Anifah, S.H. 4. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Tracking
23 7/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H. Tracking
24 88/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Viktor Santoso Tandiasa, SH. Denny Rudini, SH dan Kurniawan Tracking
25 57/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz Tracking
26 98/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhamamd Hafidz Tracking
27 37/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made Putriningsih, S.H., Mangatur Hutauruk, S.H., M.H., dan Zairida, S.H., M.Hum. Tracking