Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
Tracking Perkara
05-05-2023
1
2
3
11-05-2023
4
11-05-2023
5
31-05-2023
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 05-05-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 11-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 54/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 54/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 11-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 91.54/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 31-05-2023
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 5 Mei 2023 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Renvoi pada halaman 2, halaman 6, dan halaman 12 Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 12, 13, 14, 18, 28 April dan 1 Mei 2023 1 rangkap 1 Asli. Mohon lengkapi dengan KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 5 Mei 2023 untuk Bukti P-1 sd P-107 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Renvoi pada Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-28, Bukti P-62, dan Bukti P-85. Bukti P-71 disusulkan karena belum dileges dan UU 7/2020 belum terlampir. Bukti P-74 disusulkan karena belum terlampir. Pemohon
9 Bukti P-1 sd P-107 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Pemohon
10 Permohonan, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti 1 unit flashdisk Softcopy disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pemohon
11 KTP, KTA, BAS, dan Surat Keterangan Advokat Magang para Kuasa Hukum (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Copy Pemohon
12 Bukti P-71 dan Bukti P-74 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
13 Surat No: 0187/EXT/INTEGRITY/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Permohonan Sidang Online dan Surat No: 0195/EXT/INTEGRITY/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Kehadiran Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 29 Mei 2023 pukul 13.35 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 54/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon : Wiwit Widuri, S.H., M.H.
Dedi Sudarajat
Gatot Subroto
Moch. Edi Priyanto
Abdul Ghofur
Arif Minardi
Ir Idrus
Arizal
Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.
Sri Ambar Wiyanti
Mariyah
Achmad Mundji
Saadi
Stefanus Willa Faradian Purwoko
Arif Minardi
H. Ahmad Yani
Wahidin
Zulkhair
Nanang Guprani
Penny Rahayu
Mirah Sumirat
Sabda Pranawa Djati
Baso Rukman Abdul Jihad
Lilis Mahmudah
Siti Istikharoh
Umi Kalsum
Mulyono
Firlandie, A.Md
Moh. Jumhur Hidayat
M. Bustanul Ulum
Estiningsih
M. Taat Badarudin
Rudi Hartono B Daman
Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
Wahidin
Ajat Sudrajat
DK Arief Kusnadi
Moh. Jumhur Hidayat
Sunarti
Asep Djamaludin
Hermawan
Iyus Ruslan
Sudarto A.S
Kuasa Hukum : Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
Harimuddin, S.H.
Musthakim Alghosyaly, S.H.
Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.
Alif Fachrul Rachman, S.H.
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Muhtadin, S.H.
Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
6 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking